JAKARTA, REQnews -&nbsp;Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan kritiknya atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama, yang menjadi sorotan publik belakangan ini.
Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, putusan itu jelas bertentangan dengan sejumlah aturan yang sudah disepakati di Indonesia, termasuk UUD 1945.
"Kedua pasangan berbeda agama dan berbeda keyakinan bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," kata Amirsyah dalam keterangan resminya, Rabu 22 Juni 2022.
Amirsyah menegaskan, pernikahan beda agama bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dijelaskan dalam pasal tersebut, bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
Selain itu, pernikahan beda agama juga melawan konstitusi yang telah dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 28 B. Dalam pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
&ldquo;Dengan perkawinan beda agama maka terjadi pertentangan logika hukum, karena selain beda agama juga berbeda kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang dalam kasus ini harus ditolak atau dibatalkan," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) setempat.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Surabaya Gede Agung menjelaskan bahwa putusan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut ditetapkan oleh hakim tunggal Imam Supriyadi.
Hakim tunggal Imam Supriyadi yang meneliti perkara ini merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 menetapkan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 703px; top: 82.6439px;">&nbsp;</div>

MUI Semprot PN Surabaya yang Sahkan Nikah Beda Agama, Sebut Tak Sesuai UUD 45

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi