JAKARTA, REQnews - Profesor Suparji Ahmad dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) pada Kamis 23 Juni 2022. Dalam orasi ilmiah, Prof Suparji mengusung tema 'Kontekstualisasi Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia melalui Pendekatan Economic Analisys Of Law.'
Menurutnya, tema tersebut diambil berdasarkan beberapa fakta, salah satunya karena Pancasila sebagai dasar negara&nbsp;mensyaratkan keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata dalam konteks menjaga rasa kemanusiaan.
Selain itu, ia mengatakan bahwa dalam&nbsp;kenyataan sosiologis, terjadi fenomena penegakan hukum yang mencederai rasa keadilan masyarakat, serta beberapa alasan lainnya yang mendasari tema tersebut.
&ldquo;Fenomena tebang pilih dinodai ketidakadilan bahwa ada yang menyatakan hukum dan keadilan seperti sudah bercerai. Hukum Indonesia masih bersifat kelembagaan, instrumental saja yang pada akhirnya belum mampu wujudkan keadilan yang sejati,&rdquo; kata Prof Suparji dalam orasi ilmiahnya di Kampus Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta.
Lebih lanjut, dirinya pun memberikan solusi permasalahan melalui pendekatan Economic Analisys Of Law, bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Sehingga aturan hukum tidak berubah-ubah, tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan.
Agar proses hukum berjalan tidak sia-sia, dibatalkan, ditinjau ulang dan revisi, ia berharap agar para penyusun Undang-Undang (UU) maupun para penyusun kebijakan harus berfikir keefektifitasan dan efesiensi.
Suparji mengatakan jika hukum tidak efesien dapat menambah biaya transaksi. &ldquo;Biaya transaksi yang rendah dapat terjamin bila hukum berkualitas baik, peradilan dan birokrasi akan memiliki sarana yang baik seandainya aturan-aturannya juga baik,&rdquo; kata dia.
Ia pun menyampaikan bahwa harus ada upaya yang sungguh-sungguh, bukan hanya jargon dalam memberantas mafia peradilan, sehingga peradilan berlangsung secara ekonomis.
"Memberantas adanya korupsi di pengadilan dan mencegah misalnya lapas/rutan yang berlebihan daya tampung. Karena pada faktanya ketika proses hukum berjalan, mestinya penyidik, penuntut, hakim ketika akan memutuskan bisa berpikir bagaimana biaya perkaranya? Bagaimana kondisi lapasnya? Bagaimana beban negara? Dan sebagainya," lanjutnya.
Suparji pun berharap, penegakan hukum bisa berlangsung secara transparan, akuntabel, berkualitas serta tidak memihak pada suatu pihak, namun berpihak pada kebenaran, keadilan dan masyarakat.
&nbsp;

Dikukuhkan Sebagai Guru Besar UAI, Ini Pesan Prof Suparji Bagi Penegakan Hukum Indonesia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi