JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Ketua Umum DPP Hipmi Mardani Maming yang mengatakan telah dikriminalisasi serta menyebut adanya mafia hukum di Indonesia.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto tak mau pusing dengan pernyataan Mardani tersebut. 

"Kami tidak akan berkomentar panjang lembar, ini, ini, ada mafia dan lain-lain. Alangkah beraninya KPK disuruh mafia, mafia yang mana, jangan menuduh kan gitu," kata Karyoto di Jakarta, Kamis 23 Juni 2022.

Karyoto menegaskan, KPK dalam penanganan suatu perkara tidak asal-asalan, melainkan dengan dasar kecukupan alat bukti.

"Apa pun ceritanya, kalau ada kekuatan tertentu mengendorse suatu perkara kalau tidak cukup alat buktinya dan tidak ada faktanya, mana mungkin kami berani. Itu yang patut dan tolong dicatat," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mempersilakan Bendahara Umum PBNU tersebut, untuk menempuh upaya hukum melalui praperadilan jika merasa tak terlibat dalam kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Bumbu, Kalimantan Selatan.

Kemudian, Karyoto miminta semua pihak tidak merespons penegakan hukum dengan opini yang tak jelas, kecuali fakta.

"Hukum tidak dengan opini, hukum silakan dibahas dengan fakta-fakta dan itu juga ada salurannya. Lewat peradilan, praperadilan dan lain-lain karena hak-hak seorang saksi, seorang tersangka akan dilindungi dengan undang-undang," ucapnya.