IFBC Banner

Berkas Perkara Lengkap! Indra Kenz Segera Diadili

Jumat, 24 Juni 2022 – 16:10 WIB

Afilliator Binomo, Indra Kenz (Foto: Instagram)

Afilliator Binomo, Indra Kenz (Foto: Instagram)

JAKARTA, REQnews - Bareskrim Polri menyerahkan tersangka dan barang bukti dugaan penipuan investasi binary option aplikasi Binomo dengan tersangka Indra Kesuma (Indra Kenz) pada Jumat 24 Juni 2022.

Pelimpahan tahap II tersebut dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan sekitar pukul 09.00 WIB. “Pelimpahan ke Kejari Tangerang Selatan, pagi jam 9 an,” kata Kanit 5 Subdit II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri Kompol Karta.

Penyidik sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan dari Kejaksaan Agung bahwa berkas perkara Indra Kenz telah lengkap secara formil maupun materiil atau P.21 pada Kamis 23 Juni 2022.

Untuk itu, penyidik kepolisian diminta untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, seperti mobil Tesla dan Ferari yang disita dari afiliator Binomo tersebut.

Karena hampir semua saksi perkara Binomo berdomisili di Tangerang Selatan, Karta mengatakan bahwa hal tersebut menjadi alasan pelimpahan tersangka untuk segera disidangkan.

Dalam kasus tersebut, polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik, kendaraan mobil Tesla, 3 unit rumah di Sumatera Utara (2 unit) dan 1 rumah beserta tanah di Tangerang Selatan, 12 jam tangan mewah berbagai merk, uang tunai Rp1,64 miliar.

Selain Indra Kenz, polisi juga menetapkan 6 tersangka lainnya. Mereka adalah Fakar Suhartami Pratama, Brian Edgar Nababan, Wiky Mandara Nurahadi, Vanessa Khong (kekasih Indra Kenz), Rudiyanto Pei (ayah Vanessa Khong) dan Nathania Kesuma (adik Indra Kenz).

Indra Kenz disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).