JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H. Maming sudah berstatus sebagai tersangka, kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Plt Jubir KPK Ali Fikri menyebut, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Mardani.

"Betul, tim penyidik sesuai prosedur sudah sampaikan ke yang bersangkutan terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara dimaksud," kata Ali di Jakarta, Jumat 24 Juni 2022.

Terkait kabar Mardani yang juga merupakan Bendahara Umum PBNU itu akan mengakukan praperadilan dalam kasus ini, Ali mengaku KPK sudah siap menghadapinya.

"Jika memang yang bersangkutan akan ajukan praperadilan, tentu KPK siap hadapi," ujar Ali.

Kemudian, ia juga memastikan, sebelum menaikkan status penanganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan, KPK telah mengantongi bukti-bukti yang kuat untuk menjerat Mardani.

"KPK telah memiliki kecukupan alat bukti dan kami pastikan proses penyidikan dimaksud sesuai prosedur hukum berlaku," ucapnya.