JAKARTA, REQnews -&nbsp;Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Deding Ishak berencana melaporkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang telah mengesahkan pernikahan beda agama.
Deding berencana menyeret hakim itu ke Komisi Yudisial (KY), dan mendesak Mahkamah Agung (MA) turun tangan.
Ia menegaskan, keputusan hakim PN Surabaya bertentangan dan menyimpang dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam Undang-undang tersebut, jelas bahwa sahnya perkawinan adalah harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
&ldquo;Pasal 1 itu jelas ya. Artinya, pelaksanaan perkawinan itu harus sesuai dengan norma, syariat agama, dalam hal ini adalah Islam,&rdquo; kata Deding dalam keterangan tertulis, Jumat 24 Juni 2022.
Menurut Deding, di Indonesia tidak mengenal istilah kawin campuran beda agama. Ia mengingatkan, bahwa setiap pembuatan UU, termasuk soal pernikahan telah beracuan pada tiga landasan yang jelas, yakni filosofis, yuridis dan sosiologis.
Sehingga, MUI memandang Indonesia&nbsp;sebagai negara hukum tidak bisa dipermainkan aturan-aturannya. Hakim yang mengesahkan pernikahan beda agama itu, yakni bernama Imam Supriyadi, harus diperiksa oleh KY.
&ldquo;Hakim itu harus diperiksa. MA juga harus turun kalau emang ini komperasi, termasuk pemerintah," ujar Deding.
Lebih lanjut, Deding meminta Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberi perhatian serius atas masalah ini.
&nbsp;

MUI Bakal Laporkan Hakim PN Surabaya yang Sahkan Nikah Beda Agama ke Komisi Yudisial

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi