IFBC Banner

Usai Tersangka Indosurya Dikeluarkan dari Tahanan, IPW Desak Usut Dugaan Permainan Uang

Minggu, 26 Juni 2022 – 10:02 WIB

Orang di penjara (Foto: Ilustrasi)

Orang di penjara (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA, REQnews - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Menkopolhukam Mahfud MD agar bisa mengkoordinasikan dua lembaga Polri dan Kejaksaan Agung terkait dengan dikeluarkannya tersangka Direktur Utama PT Indosurya, Henry Surya dari tahanan Bareskrim.

IFBC Banner


Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa kasus tersebut terkait dengan dugaan kasus investasi bodong Indosurya yang telah merugikan ribuan anggota masyarakat. 

"Lepasnya dirut Indosurya dari tahanan Bareksrim karena masa tahanan habis demi hukum selain menimbulkan kekecewaan publik yang nyata-nyata dirugikan pada gilirannya menimbulkan ketidak percayaan masyarakat pada Polri dan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum pada masyatakat," kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya pada Minggu 26 Juni 2022.

Selain itu menurutnya, konflik pendapat atau opini hukum antara kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait P. 19 terdapat ratusan petunjuk dengan banyaknya petunjuk jaksa yang tidak mampu dipenuhi oleh polisi hanya memperlihatkan ego sektoral/ kelembagaan antara Polri dan Kejagung.

"Yang ujungnya masyarakat dirugikan karena dengan ratusan petunjuk P19 lepasnya tersangka dirut PT Indosurya," lanjutnya.

Untuk itu, IPW mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Peabowo untuk mengevaluasi tim penyidik Bareskrim.

"Jaksa Agung harus mengevaluasi jaksa pemeriksa berkas perkara atas lepasnya tersangka dari tahanan, untuk mengetahui apakah ada dugaan kongkalikong permainan uang dengan lepasnya tersangka," kata dia.

Diketahui, sebelumnya Bareskrim Polri membebaskan dari tahanan dua tersangka HS (Hendry Surya) dan JI dalam kasus dugaan penipuan investasi dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan jika masa penahanan di Polri habis selama 120 hari. "Berkas perkaranya belum dikembalikan dari jaksa ke Polri, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka yang ditahan demi hukum,” kata Whisnu.

Meskipun tersangka tidak ditahan, namun Wishnu mengatakan bahwa perkara tetap berjalan. “Setiap orang (tersangka) maksimal ditahan selama 120 hari. Maksimal sesuai undang-undang KUHAP, tidak boleh lebih, bisa melanggar HAM,” ujarnya.