JAKARTA, REQnews -&nbsp;Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan rekomendasi&nbsp;untuk menuntaskan dan mengantisipasi terjadinya penyiksaan oknum institusi negara terhadap warga sipil.
&ldquo;Dalam ranah regulasi, lembaga yang memiliki otoritas yakni DPR dan pemerintah harus menghadirkan peraturan perundang-undangan yang produktif dalam mencegah dan mengantisipasi praktik-praktik penyiksaan,&rdquo; kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangannya dikutip Minggu 26 Juni 2022.
Ia meminta kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)&nbsp;segera melakukan perisapan dalam revisi ketentuan KUHAP. Karena menurutnya,&nbsp;sejauh ini ruang penyiksaan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana masih terbuka.
KontraS pun meminta&nbsp;adanya pengawasan dari pemerintah dan pengawasan lembaga eksternal. Serta, perlunya memaksimalkan peran dan fungsi institusi negara independen yang memiliki mandat pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pemulihan.
Seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Republik Indonesia, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai anggota Koalisi Untuk Penghapusan Penyiksaan (KuPP).
&ldquo;Harus memastikan adanya mekanisme administratif yang sangat ketat dan dapat diberlakukan sesuai dengan standar hukum HAM internasional,&rdquo; ujar Fatia.
Selain itu, Fatia pun menyoroti diperlukannya&nbsp;pemulihan hak korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sehingga negara melalui&nbsp;LPSK harus segera mengambil langkah efektif untuk program pemulihan hak korban.
KontraS pun mendorong pemerintah agar lebih berani untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan kasus HAM. &ldquo;Negara memiliki tanggung jawab untuk mendorong penyelesaian kasus HAM seadil-adilnya,&rdquo; kata dia.

Antisipasi dan Tuntaskan Kasus Penyiksaan Warga Sipil, KontraS Kasih Rekomendasi Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi