JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung mengungkap peran tersangka mantan Direktur Utama PT Garuda Emirsyah Satar (ES) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat pada tahun 2011-2021. 

"Membocorkan rencana pengadaan pesawat kepada tersangka SS (Soetikno Soedarjo selaku mantan Direktur PT Mugi Rekso Abadi) dan hal ini bertentangan dengan Pedoman Pengadaan Armada (PPA) milik PT Garuda Indonesia," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya pada Senin 27 Juni 2022.

Kemudian, tersangka ES bersama dengan Dewan Direksi HS dan Capt AW memerintahkan tim pemilihan untuk membuat analisa dengan menambahkan sub kriteria dengan menggunakan pendekatan Nett Present Value (NPV) dengan tujuan agar Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 dimenangkan/ dipilih.

"Bahwa instruksi perubahan analisa yang diinstruksikan tersangka kepada tim pemilihan adalah dengan menggunakan analisa yang dibuat oleh pihak manufaktur yang dikirim melalui tersangka SS," lanjutnya. 

Ketut mengatakan bahwa ES telah menerima grafikasi dari pihak manufaktur melalui tersangka SS dalam proses pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600.

Sementara tersangka SS berperan melakukan komunikasi dengan pihak manufaktur, setelah mendapatkan informasi dari ES. "Tersangka telah mempengaruhi ES dengan cara mengirim analisa yang dibuat oleh pihak manufaktur sehingga tersangka ES menginstruksikan tim pengadaan untuk mempedomani dalam membuat analisa sehingga memilih Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600," katanya. 

Selain itu, SS juga diduga menjadi perantara dalam menyampaikan gratifikasi dari manufacture kepada ES dalam proses pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600.

Atas perbuatannya itu, keduanya disangkakan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.