JAKARTA, REQnews -&nbsp;Hingga kini, perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) masih belum diterbitkan. Ada pihak tertentu yang menyebut pemerintah sengaja memperlambat urusan tersebut karena unsur politis.

Menanggapi tudingan tersebut, Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa tak ada unsur kepentingan politik tertentu dalam pertimbangan perpanjangan izin FPI.

Tjahjo berkata kementeriannya melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum justru tengah mengkaji lebih dalam hal-hal mengenai FPI, khususnya soal administrasi berkas yang sudah masuk ke Kemendagri.

&ldquo;Tak ada unsur politis. Ini lagi dipelajari AD ART-nya bagaimana, track record selama ini sampai aktivitasnya,&rdquo; kata Tjahjo di Jakarta, Selasa 30 Juli 2019.

Saat ini, menurut Mendagri, masalah utama perpanjangan izin FPI adalah soal persyaratan administrasi yang belum dipenuhi. Ia menegaskan, ketatnya proses pemberian izin bukan hanya berlaku bagi FPI, tapi seluruh ormas.

&ldquo;Tak hanya FPI kok, ada 400 ribu lebih ormas juga sama terdata di Kemendagri, Kemenkuh HAM dan lainnya,&rdquo; ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Jokowi dalam wawancara dengan Associated Press (AP) menyebut &lsquo;sepenuhnya mungkin&rsquo; melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya menjabat. Jokowi menekankan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan jika FPI tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.

Perpanjangan Izin FPI Tak Kunjung Terbit, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Politis

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi