BANTEN, REQnews -&nbsp;Indonesia Police Watch (IPW) meminta&nbsp;Polresta Serang Kota hingga Polda Banten tidak boleh kalah melawan Nikita Mirzani usai anggotanya dilaporkan ke&nbsp;Propam Polri pada Rabu 22 Juni 2022 lalu.
Diketahui, sebelumnya Nikita&nbsp;tersangkut kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga melanggar Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) terkait unggahan di Instagram story. Pelaporan ke Propam Polri tersebut dilakukan&nbsp;setelah polisi gagal melakukan upaya paksa terhadap Nikita.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan jika Polresta Kota Serang tidak terpengaruh oleh laporan ke Propam dan tetap memproses hukum kasusnya dengan melakukan pemanggilan kepada Nikita.
"Anehnya, saat dilakukan pemanggilan untuk memberikan keterangan tambahan, hari Jumat 24 Juni 2022 lalu, Nikita tidak hadir di Polresta Serang Kota tanpa pemberitahuan," kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya pada Selasa 28 Juni 2022.
Kasus tersebut menjadi perbincangan publik, usai pihak kepolisian melakukan tindakan upaya paksa di rumah Nikita yang berada di Pesanggrahan Jakarta Selatan pada Rabu 15 Juni 2022 pukul 03.00 WIB dini hari.
Sugeng mengatakan bahwa Nikita yang seolah-olah kebal hukum, memvideokan dan memviralkan kejadian tersebut sambil mengumpat kepada para anggota yang bertugas menjalankan perintah hukum.
Namun pada akhirnya Nikita memenuhi panggilan penyidik pada Rabu 15 Juni 2022 sore. Tetapi saat dimintai keterangan tambahan pada Jumat 24 Juni 2022, ia tak hadir.
&nbsp;
IPW pun meminta agar&nbsp;Polresta Serang Kota memproses kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan sesuai hukum. Sugeng pun meminta agar Nikita Mirzani menghormati proses penegakkan hukum, karena menurutnya&nbsp;setiap warga negara harus taat hukum.
"Bila dipanggil untuk memberikan keterangan maka harus hadir dan memberitahukan kepada penyidik kalau tidak bisa hadir. Tentunya, ketidakhadirannya itu berlandaskan alasan yang kuat," kata dia.
Sehingga jangan sampai, kata dia, pihak kepolisian&nbsp;menggunakan kewenangannya untuk melakukan panggilan paksa. Sebab, masalah akan bertambah, jika penyidik menambah pasal tentang menghalang-halangi dan mempersulit proses penyidikan.
"Apalagi, bila tidak hadir setelah dipanggil tiga kali maka kepolisian dapat menerapkan pasal 216 KUHP yaitu menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan polisi," ujarnya.
&nbsp;

Seolah 'Kebal' Hukum, IPW Minta Polisi Jangan Kalah Lawan Nikita Mirzani

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi