PAPUA, REQnews - Solidaritas Organisasi Sipil Untuk Tanah Papua mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan rencana pemekaran wilayah, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Koordinator SOS Papua Emanuel Gobay mengatakan jika adanya pemekaran tersebut&nbsp;menciptakan perpecahan dua kelompok, yaitu yang pro dan kontra terhadap kebijakan DOB (daerah otonomi baru).
"Sikap pemerintah pusat yang terus mendorong kebijakan DOB tanpa melihat perpecahan dalam masyarakat serta melihat fakta pelanggaran hukum dan HAM (hak asasi manusia) yang dialami oleh masyarakat Papua sangat dikhawatirkan akan memicu konflik sosial antara kelompok yang menolak kebijakan DOB dan kelompok menerima kebijakan DOB," kata pria yang akrab di sapa Edo itu dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 29 Juni 2022.
Sebab, kata dia, sesuai dengan penegasan penyebab konflik sosial tersebut salah satunya adalah permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya serta sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
Pihaknya pun meminta agar Presiden Jokowi segera membatalkan kebijakan DOB Papua yang telah menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat Papua, demi meredam konflik sosial.&nbsp;"Ketua DPR RI segera hentikan Tim Pansus Perumusan Kebijakan DOB Papua," kata dia.
Selain itu, pihaknya juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk&nbsp;segera menegakan UU Nomor 7 Tahun 2012 dan meminta Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat segera menjalankan perintah terkait dengan penanganan konflik sosial dalam pro-kontra kebijakan DOB di Papua.
"Tokoh masyarakat Papua dilarang terlibat aktif dalam menciptakan pontensi konflik sosial dalam pro-kontra kebijakan DOB Papua," ujarnya.

SOS Papua Desak Presiden Jokowi Hentikan Kebijakan DOB, Ini Alasannya..

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi