JAKARTA, REQnews -&nbsp;SETARA Institute menyebut jika dalam dua tahun terakhir era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menebar harapan baru dalam upaya reformasi kultural di internal Polri.
"Upaya-upaya tersebut tentu menjadi pelengkap atas pelbagai upaya reformasi struktural dan institusional yang telah dilakukan oleh kapolri sebelumnya," kata Ketua&nbsp;SETARA Institute Hendardi dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 1 Juli 2022.
Menurutnya, berbagai&nbsp;macam bentuk pendekatan kultural yang dilakukan Jenderal Listyo terlihat melalui berbagai perlombaan untuk masyarakat luas mengenai kritikan terhadap Polri dan orasi, serta program Hoegeng Awards 2022 bagi anggota yang dianggap memiliki jiwa keteladan seperti Polisi Hoegeng.
Hendardi mengatakan jika pemberian Awards tersebut bukan sekedar sebagai perayaan HUT Bhayangkara, tetapi keteladanan polisi Hoegeng menjadi 'buku panduan' bagi polisi-polisi pada masa kini.
"Hoegeng Award adalah kitab dan pedoman yang harus diteladani untuk mendukung Polri yang lebih profesional dan presisi. Agenda-agenda semacam ini menjadi instrumen pengingat bagi anggota Polri untuk terus menerus melakukan perbaikan dalam melayani masyarakat," lanjutnya.
Ia menyebut bahwa agenda tersebut bisa menjadi inovasi dan keberanian kepemimpinan Jenderal Listyo. Karena menurutnya, yang pertama dan utama dalam agenda tersebut adalah nilai dan prinsip untuk menerima kritik dan koreksi dari masyarakat luas dan Jenderal Listyo membuka&nbsp;ruang tersebut.
"Poin ini tentu menjadi penting karena itu berarti Polri terbuka untuk dikritik dan menerima evaluasi. Tetapi tentu dalam menjawab kritikan harus dilakukan seprofessional dan objektif mungkin," kata dia.
Menurutnya, program Polri Presisi bisa menjadi&nbsp;alat ukur kinerja dan obsesi Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia mengatakan bahwa&nbsp;konsep Presisi menjadi tantangan dalam memberikan pemahaman kepada seluruh anggota secara sama dan menetapkan indikator-indikator yang lebih terukur.
Sementara itu, yang tak kalah penting adalah&nbsp;evaluasi berjenjang dan reguler yang memeriksa kinerja Presisi di luar instrumen-instrumen pengawasan internal. Karena dalam banyak hal,&nbsp;konsep Presisi ini telah banyak dilaksanakan.
"Tetapi isu-isu yang lain, terutama yang berhubungan dengan kekuasaan, korporasi, dan investasi, masyarakat belum merasakannya dengan maksimal. Polri perlu menyusun standar penyikapan, pelayanan Ketika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekuasaan, korporasi, dan investasi, baik ditingkat local maupun pusat," kata Hendardi.
Karena di era&nbsp;sekarang, investasi sangat gencar dilakukan. Namun, kata dia, institusi negara tidak menyediakan mekanisme yang fair, dalam arti arus dan ruang investasi yang begitu luas, tetapi ruang complaint minim. "Ini tentu tidak baik dalam memberikan keadilan bagi publik jika terjadi kasus-kasus terkait," ujarnya.

SETARA Institute Sebut Prinsip Polri Presisi Tebar Harapan Baru Bagi Masyarakat, Ini Alasannya..

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi