IFBC Banner

IPW Minta Polri Bersihkan Budaya Menyimpang Anggotanya

Sabtu, 02 Juli 2022 – 11:02 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

JAKARTA, REQnews - Indonesia Police Watch meminta Polri harus membersihkan budaya menyimpang dari anggotanya yang mengkhianati kode etik, di Hari Bhayangkara ke-76 pada Jumat 1 Juli 2022.

IFBC Banner


Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut bahwa penyimpangan tersebut dilakukan mulai dari elit Polri pangkat jenderal hingga bawahan yang pangkat terendah tamtama. 

Siapa pun pimpinannya, kata dia, Polri tak boleh kendor untuk menjaga marwah institusi yang memiliki semboyan 'Rastra Sewakottama, yang berarti Polri abdi utama dari Nusa dan Bangsa. 

"Dengan demikian, Polri bukanlah penguasa, melainkan abdi negara yang mempunyai tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat," kata Sugeng dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Sabtu 2 Juli 2022.

Sehingga Sugeng mengatakan bahwa pimpinan Polri harus mampu menjalankan organisasinya sesuai dengan tujuan reformasi Polri. Yaitu menjadikan anggota Polri untuk berbuat baik, berkarya secara profesional dan berprestasi mengawal tupoksinya. 

"Harapannya, Polri dapat dicintai masyarakat sesuai cita-citanya. Setiap anggota Polri harus menjadi teladan bagi masyarakat. Prilakunya merupakan representasi institusi. Sehingga, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh insan Bhayangkara merupakan pengkhianatan terhadap sumpah dan janji, juga mengkhianati institusi Polri," kata dia. 

Saat ini, menurutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat serius membenahi institusinya melalui program Polri Presisi. Ia mengatakan dengan program tersebut bisa membawa Polri menjadi yang adil, jujur, transparan siap dikritik.

Untuk itu, perlu adanya perbaikan dan penguatan kinerja untuk meningkatkan citra Polri melalui aparatnya yang profesional, proporsional dan humanis. Selain itu, pelayanan dan pengaduan masyarakat menjadi tonggak untuk meningkatkan kinerja Polri. 

"Sehingga kalau dua bidang ini ada masalah, Kapolri tidak segan-segan untuk mencopot jabatan pimpinan. Apalagi, kalau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sudah viral di medsos maka pimpinan di kewilayahan dengan cepat mengatasinya melalui sidang disiplin dan kode etik profesi Polri (KEPP)," lanjutnya.

Ia mengatakan selama kepemimpinan Jenderal Listyo banyak anggota yang dipecat atau terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). IPW mencatat setidaknya ada 352 anggota Polri dipecat berasal dari 19 Polda dimana tahun 2020 anggota Polri yg dipecat berjumlah 129 orang sehingga ditahun 2021 sanksi tegas ini mengakibatkan kenaikan 250 persen PTDH.