JAKARTA, REQnews -&nbsp;UU Pemilu kemungkinan besar akan direvisi oleh DPR RI, menyusul terbentuknya tiga provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mengatakan, wacana revisi UU Pemilu akan dibahas dalam masa sidang selanjutnya.
"Kami akan membicarakannya pada masa sidang yang akan datang dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu," kata Rifqi dalam keterangannya, Minggu 3 Juli 2022.
Ia menyebut, Komisi II DPR RI membuka opsi revisi UU Pemilu, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu.
Menurut Rifqi, ada&nbsp;urgensi UU Pemilu hingga UU Pilkada diubah karena harus mengubah norma yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Kami membuka opsi jika presiden mau mengeluarkan Perppu terkait dengan persoalan itu karena kami anggap Perppu cukup urgen untuk dikeluarkan terkait mitigasi beberapa norma yang harus diubah di UU Pemilu maupun Pilkada untuk melakukan penyelenggaraan pemilu 2024 yang akan datang," ujarnya.
Rifqi bekata, Perppu menjadi pilihan jika revisi ingin diselesaikan secara cepat. Adapun sejumlah norma yang perlu diubah di antaranya, mengenai daerah pemilihan (Dapil) pemilu legislatif, jumlah kursi parlemen, masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, serta penanganan sengketa.
"Dapil, jumlah kursi, keserentakan akhir masa jabatan anggota kpu dan bawaslu di daerah, mekanisme sengketa penangan pemilu dan pilkada yang terkodifikasi dan lain-lain," ucapnya.

Dampak Pemekaran Papua, UU Pemilu Bisa Direvisi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi