JAKARTA, REQnews -&nbsp;Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha mengungkap, ada tiga urgensi pengembangan organisasi Kejaksaan RI di tingkat daerah, dengan pengadaan jabatan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri.
Menurut Thata, yang pertama adalah kepemimpinan harus selalu hadir. Mulai dari Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) hingga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), haruslah memiliki wakil dalam kepemimpinannya di Korps Adhyaksa.
"Jika disandingkan dengan struktur jabatan kepolisian hari ini mulai tingkat level Kapolri sampai Kapolres itu memiliki wakil. Hal ini agar kepemimpinan tidak pernah absen hingga minimal level Kejaksaan Negeri," kata Thaha dalam keterangan tertulis yang diterima REQnews.com, Minggu 3 Juli 2022.
Ia mencontohkan, ketika Kajari sedang berhalangan dalam tugasnya, maka kepemimpinan bisa dikontrol sementara oleh wakilnya. Faktanya di lapangan saat ini, saat Kajari sedang tidak berada di tempat, maka yang memimpin adalah selevel Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi, padahal jabatan itu satu level eselonisasi di bawah Kajari.
Hal demikian, menurutnya bisa mengganggu fokus kerja dan lebih buruknya menimbulkan conflict of interest.
Kedua, kata Thaha, adalah pengembangan jabatan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri sebagai konsekuensi logis pengembangan tugas juga fungsi kejaksaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
"Saat ini kita ketahui bersama bahwa melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan RI diberikan amanah yang bertambah melalui pengembangan tugas dan fungsi. Karena itu, maka diperlukan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) yang salah satunya dapat terlihat melalui adanya jabatan Wakajari di Kejaksaan Negeri," ujarnya.
Adanya jabatan Wakajari akan membantu sekaligus menguatkan SDM dan kepemimpinan dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan UU tersebut.
Secara teknis, jika sudah menyandang jabatan Wakajari, nantinya naik ke koordinator dulu baru di jadikan Kajari. Terbukti hari ini jika jabatan Wakajari diadakan maka bisa merekrut 416 orang eselon 3 yang dari 3000 an orang jaksa yang lagi antrian untuk menduduki jabatan koordinator, untuk mengisi waktu dan buat reward bagi eselon 3 diberikanlah posisi jabatan Wakajari terlebih dulu.
Ketiga, kejaksaan saat ini juga diberi perintah oleh Presiden Joko Widodo, seperti melawan mafia tanah hingga mafia minyak goreng, juga pelaksanaan P3DN.
Adanya arahan presiden tersebut tentunya menambah amanah yang diemban kejaksaan sehingga pada level terbawah, Kejaksan Negeri, maka tentunya diperlukan adanya pengembangan dan penguatan SDM serta&nbsp;kepemimpinan di level Kejaksaan Negeri melalui jabatan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri.
"Ini sebenarnya selaras dengan alasan kedua diatas. Bahwa adanya directive presiden maka menambah amanah yang wajib ditindaklanjuti. Adanya jabatan Wakajari tentunya akan memperkuat SDM dan Kepemimpinan di level Kejaksaan Negeri. Hal ini mungkin bisa dicontohkan melalui fokus Kajari yang mungkin melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Undang-undang, sementara pelaksanaan directive dipimpin oleh Wakajari," ucap Thaha.

Senator Ungkap 3 Urgensi Pengadaan Jabatan Wakil Kepala Kejaksaan Negeri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi