JAKARTA, REQnews -&nbsp;Rancangan Undang-Undang atau&nbsp;RUU Pemasyarakatan resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi undang-undang.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-28 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022, Kamis, 7 Juli 2022.&nbsp;
"Apakah RUU tentang Pemasyarakatan dapat disetujui menjadi undang-undang?," kata Wakil Ketua&nbsp;DPR&nbsp;RI Rachmat Gobel selaku pimpinan sidang disambut persetujuan peserta sidang, Kamis, 7 Juli 2022.&nbsp;
Draf final RUU Pemasyarakatan diserahkan pemerintah kepada DPR kemarin, tanpa ada perubahan apa pun dari draf sebelumnya.
RUU Pemasyarakatan sebelumnya batal disahkan pada 2019, karena masifnya penolakan dari masyarakat. Saat itu, RUU Pemasyarakatan dianggap mempermudah pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, termasuk kasus korupsi.
Sebab, RUU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat kembali ke PP Nomor 32 Tahun 1999. Adapun PP 99/2012 mengatur syarat rekomendasi dari aparat penegak hukum yang selama ini memberatkan pemberian pembebasan bersyarat bagi&nbsp;napi korupsi.
"Dulu kan yang dipermasalahkan itu, tapi sekarang MA kan sudah membatalkan PP 99/2012, jadi sudah tidak ada permasalahan lagi dan bisa disahkan," kata Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, Rabu, 6 Juli 2022.
&nbsp;

Akhirnya! RUU Pemasyarakatan Resmi Disahkan DPR RI Menjadi Undang-undang

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi