JAKARTA, REQnews -&nbsp;Indonesia Police Watch (IPW) mendesak&nbsp;Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan dan mendorong pihak kepolisian secepatnya menuntaskan serta menetapkan tersangkanya kasus&nbsp;meninggalnya dua bobotoh di&nbsp;Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung pada Jumat 17 Juni 2022 lalu.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut jika kasus yang ditangani Polresta Bandung dan Polda Jabar masih 'gelap.' Sehingga menurutnya hal tersebut harus menjadi perhatian Presiden Jokowi. Padahal, kasus meninggalnya Sopiana Yusup dan Ahmad Solihin tersebut sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
"Apalagi, Presiden Jokowi dalam pidato pada upacara peringatan ke-76 Hari Bhayangkara di lapangan Akpol Semarang, Jawa Tengah, Selasa 5 Juli 2022, menegaskan kalau anggota Polri selalu dalam pengamatan rakyat," kata Sugeng dalam keterangannya pada Jumat 8 Juli 2022.
"Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. Rakyat menilai apakah prilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat," ujar Jokowi dalam pidato upacara Hari Bhayangkara ke-76.
Untuk itu,&nbsp;IPW mendesak presiden untuk mendorong pihak kepolisian mengungkap siapa yang bertanggungjawab atas hilangnya nyawa dua bobotoh Persib tersebut. Karena, lanjutnya, pihak penyidik hingga kini masih belum menemukan tersangkanya sehingga menjadikan kasus ini dipenuhi suasana 'kegelapan.' Sehingga menurutnya hal tersebut menimbulkan&nbsp;tanda tanya di tengah masyarakat.
Sugeng pun mengungkap terdapat tiga alasan mengapa&nbsp;Jokowi harus turun tangan dalam kasus tersebut. Pertama, bahwa turnamen sepak bola pra musim tersebut memakai nama 'Piala Presiden.'
"Hal ini menimbulkan tanggungjawab moral bagi presiden untuk ikut memperhatikannya. Sehingga sudah patut kalau presiden meminta pihak kepolisian agar menegakkan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat," lanjutnya.
Alasan kedua, kata dia, kematian Sopiana Yusup dan Ahmad Solihin yang terinjak-injak di Stadion merupakan hilangngnya nyawa yang sia-sia. Padahal, tidak ada satu orang pun yang berhak atas nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain sesuai pasal 28 UUD 1945. "Oleh karena itu, Presiden Jokowi dapat meminta kepolisian mempertanggungjawabkan hukuman sesuai aturan hukum," kata Sugeng.
"Ketiga, presiden selaku atasan kapolri seperti yang disebutkan dalam UUD 1945, Ketetapan MPR dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, berhak menegur Kapolri bila ada anggota Polri yang tidak menjalankan tugas sesuai tupoksinya. Dalam hal ini, penanganan kasus meninggalnya dua bobotoh Persib," tambahnya.
Menurut dia, dengan lambannya Polresta Bandung dan Polda Jabar dalam menangani masalah tersebut memperlihatkan adanya keengganan melaksanakan program Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Ini terlihat dengan tidak adanya transparansi berkeadilan tentang pasal berapa dan undang-undang apa yang dikenakan pada tingkat penyidikan tersebut. Penutupan diri dan lambannya penanganan ini jelas mengkhianati Polri yang Presisi," lanjutnya.
Padahal, kata dia, aturan hukum yang diterapkan dalam kasus meninggalnya dua bobotoh itu telah jelas mengacu pada pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan kelalaian pasal 359 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Sehingga IPW menilai pertanggungjawaban hukumnya dari kematian Sopiana Yusup dan Ahmad Solihin ini terletak kepada panitia, baik panitia daerah dan panitia pelaksana pusat turnamen sepak bola pra musim Piala Presiden.
"Yang pasti, Polresta Bandung dan Polda Jabar harus terbuka dalam pengenaan pasal dan tersangkanya kepada publik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat," ujar Sugeng.

Usut Kematian Dua Bobotoh di GBLA, IPW Desak Presiden Jokowi Turun Tangan, Ini Alasannya..

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi