JAKARTA, REQnews- Terkait polusi udara di Jakarta, sekelompok masyarakat menggugat pemerintah pusat hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
&nbsp;

Salah satu penggugat adalah aktivis Melanie Subono.&nbsp;Menalie menepis kalau gugatan yang dilayangkannya tersebut untuk mempolitisir dan menyerang gubernur.

&nbsp;

&quot;Gue nggak mau mempolitisir ini karena banyak orang yang berpikir ini untuk menyerang gubernur. No, no, no,&quot; kata Melanie di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 1 Agustus 2019. 
Dia mengatakan pihaknya mengajukan gugatan karena menilai bernafas adalah hak asasi manusia. Namun, hak tersebut terganggu karena kualitas udara yang buruk. 
&nbsp;

&quot;Intinya kita manusia salah satu hak paling mendasar di hak asasi adalah bernafas dan ini sudah diakui bukan hanya di Indonesia tapi di dunia bahwa kualitas hidup kita, tanah air, air bayar, nafas kita empot-empotan. Itu lah jadi bagian dari hak hidup kita,&quot; katanya. 
&nbsp;

Melanie menyebut warga negara berhak mendapat data yang jelas soal kualitas udara. Dia menilai selama ini data yang ada belum akurat.

&nbsp;

Sebelumnya, gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota) menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke PN Jakarta Pusat. Anies dan Ridwan Kamil digugat secara perdata karena dinilai lalai menjaga kualitas udara di wilayah yang mereka pimpin. 
&nbsp;

Gugatan Ibukota diterima PN Jakpus pada Kamis 4 Juli 2019 lalu, dengan Nomor Perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Selain terhadap Anies dan Ridwan Kamil, Ibukota menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Gubernur Banten Wahidin Halim. Sidang perdananya digelar hari ini. 

&nbsp;

Tidak Becus Menjaga Kualitas Udara, Melanie Subono Gugat Pemerintah

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi