JAKARTA, REQnews- Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), berbagai permasalahan dalam sistem pembentukan peraturan perundangan di Indonesia bermuara pada aspek desain kelembagaan yang lemah. Fungsi terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebar di banyak kementerian/lembaga, sehingga tidak ada satu otoritas kuat yang dapat membuat kebijakan berbasiskan hasil monitoring dan evaluasi yang menyeluruh. Adapun fungsi yang terpusat, misalnya dalam hal harmonisasi atau perencanaan, hanya bersifat koordinatif dan terfokus pada kewenangan teknis, sehingga apabila ada kendala tidak tersedia otoritas yang kuat untuk segera menyelesaikannya. Urgensi pelaksanaan reformasi regulasi dalam aspek kelembagaan juga dikemukakan oleh berbagai pihak, seperti rekomendasi dari OECD (OrganizationforEconomic Co-operationand Development)yang mengusulkan adanya independentinstitution, yang fokus untuk mengawal pelaksanaan reformasi regulasi, sekaligus menjadi otoritas tunggal dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, gagasan pembentukan lembaga baru juga disuarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sekretariat Kabinet dalam berbagai kesempatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, upaya realisasi agenda reformasi regulasi dalam menata fungsi dan kelembagaan sistem perundang-undangan Indonesia sudah sangat mendesak. “Dengan agenda itu, pembentukan lembaga baru dalam bidang regulasi di Indonesia harus dipahami sebagai upaya penataan fungsi, sehingga tidak mengarah kepada pembubaran kementerian atau unit tertentu, melainkan merelokasi atau menggabungkannya dalam satu kesatuan,” Seperti dikutip dalam website PSHK, Rabu (13/2/2019). Agenda reformasiregulasi itu harus tercantum dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam merealisasikannya dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Dengan reformasi dalam aspek kelembagaan diharapkan akan membawa perbaikan dan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam perundang-undangan di Indonesia.(nls)

Masalah Sistem Pembentukan Perundangan Karena Desain Kelembagaan yang Lemah

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi