JAKARTA, REQnews -

Tak hanya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saja yang mendesak agar Front Pembela Islam (FPI) segera menuntaskan syarat adminstrasi untuk perpanjangan izin atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT), DPR RI pun ikut bersuara.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali berkata FPI seharusnya segera memenuhi persyaratan yang diminta pemerintah, yang sesuai dengan UU keormasan agar izinnya segera keluar.

&quot;Kalau itu terpenuhi ya monggo. Tapi kalau tidak terpenuhi, ya kan tentu tidak bisa,&quot; kata Amali di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019.

Amali meyakini, pemerintah akan segera menerbitkan izin baru, dengan syarat FPI mau mengikuti seluruh persyaratan yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan.

&quot;Nggak&nbsp;usah susah-susah, penuhi persyarataan. Kalau dipenuhi, saya yakin (izinnya diterbitkan),&quot; ujar Amali.

Seperti diketahui, izin FPI sebagai ormas berbasis kegamaan akan berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014. FPI pun telah mengajukan perpanjangan izin kepada Kemendagri.

DPR Desak FPI Tuntaskan Syarat Administrasi Perpanjangan Izin

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi