JAKARTA, REQnews – Seperti yang dikutip dalam beberapa media, pada Kamis 14 Februari 2019 lalu dalam kesempatan dengar pendapat di Kantor Gubernur Sumatera Barat, Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa wacana pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk menyusun peratura pelarangan LGBT tidak melanggar HAM.

Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa penyusunan peraturan pelarangan LGBT tersebut dinilai sah-sah saja selama dilakukan tanpa kekerasan, tidak diskrimintatif dan jangan membuat LBGT tidak dapat mengakses hak dasarnya.

Dikutip dari halaman website ICJR, Sabtu (16/2/2019) yang mempertanyakan pernyataan tersebut, menurut ICJR sedari awal mewacanakan untuk melakukan pelarangan pada LGBT ataupun melakukan pembedaan perlakuan berdasarkan orientasi seksual, ekspresi seksual dan identitas gender merupakan bentuk diskriminasi, yang jelas dilarang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 tahun 2005, dan juga bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 Indonesia sendiri.

Bahwa dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa seluruh manusia dilahirkan secara bebas dan memiliki persamaan dalam martabat dan hak. Dalam Laporan Tahunan United Nations High Commissioner for Human Rights tentang Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity dinyatakan bahwa setiap orang disini termasuk orang-orang lesbian, gay, bisexual dantransgender.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR juga dinyatakan bahwa negara peserta berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak sipil dan politik bagi semua, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Bahwa baik instrumen Hak Asasi Manusia Internasional maupun UUD 1945 menyatakan bahwa pembedaan pengaturan terhadap LGBT merupakan tindakan diskriminatif, pengaturan pelarangan LGBT juga bukan merupakan tindakan affirmative action dalam konteks pembedaan kedudukan seseorang dihadapan hukum yang diperbolehkan.

Hal ini memperlihatkan bahwa Komnas HAM sekali pun merupakan institusi negara yang bertanggungjawab atas pengawasan kebijakan tentang Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya memahami instrumen Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Padahal pelarangan LGBT yang diskriminatif tersebut dalam praktiknya di berbagai negara telah berdampak buruk bagi penghormatan hak asasi manusia, baik dalam hak sipil politik maupun hak sosial ekonomi dan budaya. Kriminalisasi Homoseksual membatasi akses terhadap penanggulangan, pencegahan, akses treatment HIV yang jelas akan berdampak pada meningkatnya transmisi HIV (1 dari 15 homoseksual menderita HIV di negara yang tidak mengkrimnalisasi homoseksual, sedangkan 1 dari 4 homoseksual menderita HIV di negara yang mengkriminalisasi LGBT, dalam UNAIDS, The Gap Report, 2014), kriminaliasi juga menumbuhsuburkan kekerasan terhadap kelompok LGBT yang dihasilkan dari stigma pembedaan perlakuan dan pelarangan dalam peraturan. (nls)