JAKARTA, REQnews - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai salah alamat atau keliru. Kekeliruan ini disebutkan oleh Dirjen Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani pada Senin (18/2/2019). Pernyataan Rasio Ridho Sani ini merespon cuitan LSM Greenpeace Indonesia dan juru bicara TKN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar. Greenpeace dan Dahnil mempertanyakan Pemerintahan Jokowi yang belum menagih beban biaya ganti rugi dari 11 perusahaan yang telah divonis bersalah karena melakukan pembakaran hutan. Konon, sejumlah 11 perusahaan tersebut diduga harus membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan senilai lebih dari Rp 18 triliun. Dalam debat capres kedua Minggu (17/2/2019) semalam, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pemerintahannya telah berhasil mengurangi kebakaran lahan yang menyebabkan asap dan merusak lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah Jokowi mengaku telah melakukan penegakkan hukum. Pemerintah misalnya telah menindak perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan memidana pelakunya sesuai undang-undang yang berlaku dan harus mengganti rugi dalam jumlah yang besar. Efek jera semacam itu menurut Jokowi membuat nyali perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan pembakaran hutan harus pikir seribu kali. Jokowi menyebutkan telah memenangkan perkara gugatan atas perkara terkait dan 11 perusahaan yang dinyatakan bersalah, harus ganti rugi hingga hingga lebih dari Rp 18 Triliun. LSM Greenpeace kemudian mencuit lalu memention @jokowi; @jokowi sebut telah memenangkan gugatan perdata terhadap 11 perusahaan yang harus membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan kebakaran total lebih 18 T. Namun, belum ada perusahaan yang membayar ganti rugi pada negara sepeser pun. Jubir TKN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar lalu merespon cuitan Greenpeace Indonesia, "kasihan Pak Jokowi dibohongi terus oleh pembantunya, akhirnya beliau dengan ringan terus menyebarkan kebohongan." Rasio menegaskan bahwa eksekusi putusan perdaa untuk kasus terkait adalah wewenang yudikatif atau pihak penegak hukum dan bukan Kementeria Lingkungan Hidup.(*/Tia)

Kementerian LH Jawab Tudingan Opisisi dan Greenpeace

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi