Koalisi Advokasi Desak Segera Disahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Jumat, 02 Agustus 2019 – 18:00 WIB

Data e- KTP (Foto : Istimewa)

Data e- KTP (Foto : Istimewa)

JAKARTA, REQNews -  Banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi membuat banyak orang resah, karena itu, Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan oleh DPR-RI akhir tahun ini.

"Situasi saat ini membutuhkan adanya undang-undang yang secara komprehensif melindungi data pribadi warga negara," ujar Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyu Djafar dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2019.

Menurut Djafar, desakan ini melihat dari banyaknya kerentanan-kerentanan yang terjadi terhadap penggunaan data pribadi warga negara. Sementara peraturan undang-undang yang ada saat ini, termasuk undang-undang administrasi kependudukan tidak cukup memberikan perlindungan.

Sementara itu, anggota koalisi advokasi lainnya, Jenny Silvia Sari yang juga pengacara publik dari LBH Jakarta menyebutkan pihaknya banyak menangani kasus terkait data pribadi.

Misalnya penyalagunaan data pribadi yang dipakai untuk pelecehan seksual. Kasus perudungan karena data pribadinya tersebar, presekusi karena masalah keyakinan, bahkan didatangi oleh segerombolan orang terkait kasus pinjaman online.

Jenny mengatakan berdasarkan riset yang dilakukan pihaknya satu data dijual Rp2.500 sampai Rp3.500 ke perusahaan. Jika ada satu juta lebih data konsumen bisa dibayangkan berapa nominal yang diperoleh oleh penjual data.

Pemerintah juga dipandang perlu memperkuat keamanan sistem basis data kependudukan. Termasuk, dengan menerapkan klausul privacy by design dan privacy by default, untuk meminimalisasi akses dan potensi penyalahgunaan data.