JAKARTA, REQnews - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak akan mengadakan lagi&nbsp;program pengampunan pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
&ldquo;Kalau pengampunan diberikan terlalu sering, akan menciptakan mentalitas wajib pajak yang tidak baik,&rdquo; kata&nbsp;Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo&nbsp;dalam Rilis Survei Indikator Politik Indonesia, Minggu 31 Juli 2022.
Yustinus menyebut jika&nbsp;permanent tax amnesty atau program pengampunan pajak dan program serupa jika terus-menerus dilakukan akan berdampak buruk terhadap masyarakat untuk patuh pajak dalam jangka panjang.
&ldquo;Karena orang akan mencicil kepatuhan. Sekarang dicicil pelaporannya, berharap tahun depan ada pengampunan lagi. Ini buruk bagi kewibawaan otoritas dan mengurangi trust kepadanya,&rdquo; kata dia.
Menurutnya, meskipun PPS yang telah ditutup pada akhir Juni 2022, namun masih terdapat pihak-pihak yang menginginkan program serupa dilanjutkan atau diulang karena ada yang merasa belum mengetahui.
&ldquo;Ada yang ingin program ini diulang karena belum mengetahui. Padahal selama delapan bulan sejak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kami sudah mensosialisasikan tetapi masih banyak yang belum paham,&rdquo; lanjutnya.
Pemerintah pun&nbsp;tak sepakat jika mengulang&nbsp;PPS. Yustinus pun berharap anggota&nbsp;Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pengusaha mendukung langkah tersebut, karena dapat menciptakan mentalitas yang tidak baik.

Catat! Kemenkeu Tegaskan Tak Ada Lagi Program Pengampunan Pajak

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi