JAKARTA, REQnews – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjelaskan tentang empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, saat memberikan kuliah umum di hadapan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (UMI) di auditorium UMI, Makassar. Kewenangan tersebut adalah MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah. Terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, MK banyak menerima perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Misalnya saja, MK pernah membatalkan keberlakuan UU APBN karena tidak memenuhi 20% anggaran untuk pendidikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. “MK memutuskan amanat Konstitusi harus 20%,” ujar Anwar seperti dikutip dari website resmi Mahkamah Konstitusi, Senin (18/2/2019). Dalam acara tersebut, Anwar didampingi oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo , yang juga memberikan materi mengenai Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pileg dan Pilpres. Terkait hal ini, ia menerangkan sebagai konsekuensi kewenangan tambahan tersebut, MK menggelar bimbingan teknis terkait Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pileg dan Pilpres bagi para pemangku kepentingan, seperti KPU, Bawaslu, calon legislatif, parpol, advokat, dan lainnya. Suhartoyo menjelaskan UU Pemilu sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu Serentak banyak diuji ke MK. Misalnya, lanjutnya, terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), jumlah keanggota KPU dan Bawaslu. “Ada pula mengenai uji materiil aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden,” ujarnya. Terkait penanganan PHP Pileg dan Pilpres, Suhartoyo menyebut bahwa MK hanya diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan sengketa Pileg dan 14 hari untuk menyelesaikan sengketa Pilpres oleh undang-undang. “Cepatnya jangka waktu yang diberikan karena ada agenda ketatanegaraan lain yang penting sehingga dibutuhkan peradilan cepat (speedy trial). Juga supaya suhu politik tidak memanas. (nls)

Ini Dia Empat Kewenangan dan Satu Kewajiban yang Dimiliki MK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi