Tokyo, REQNews.com -- <a href="https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272795.shtml">PM Jepang Fumio Kishida</a> merombak kabinet menyusul temuan lima menteri memiliki hubungan dekat dengan Gereja Unifikasi -- kelompok keagamaan yang menyita perhatian publik setelah pembunuhan mantan PM Jepang Shinzo Abe.
Perombakan berlangsung Rabu lalu, sebagai tanggapan cepat atas meningkatnya reaksi atas hubungan partai berkuasa dengan sekte keagamaan kontroversial yang memicu penurunan dukungan publik.
Pengungkapan lima menteri memiliki hubungan dekat dengan Gereja Unifikasi dibuat seorang anggota kabinet kepada pers. Belakangan diketahui, bukan lima tapi tujuh menteri terkait dengan gereja terkenal itu. Salah satunya, Nobuo Kishi -- adik laki-laki mantan PM Shinzo Abe.
Konstitusi Jepang secara jelas menetapkan pemisahan agama dan negara, tapi hubungan politisi dan badan-badan keagamaan menjadi ambigu sepanjang sejarah politik negeri Matahari Terbit pascaperang.
Seorang pengamat mengatakan kepada Global Times bahwa lembaga-lembaga keagamaan biasanya menahan diri untuk secara eksplisit menyatakan dukungan kepada politisi atau partai, tapi secara tidak langsung mendukung politisi atau partai tertentu.
Jemaat mengikuti sikap lembaga dan mendukung politisi dalam kampanye pemilihan.
Beberapa kelompok keagamaan berpengaruh dalam politik Jepang memiliki sejarah kecenderungan sayap kanan, dengan rasa nasionalisme yang kuat. Beberapa dari mereka secara historis adalah agitator dalam mengadvokasi agresi ke negara-negara Asia.
Yang menarik adalah jumlah pemeluk agama di Jepang melebihi populasi. Japan's Agency Cultural Affairs (JACA) melaporkan keanggotaan dalam kelompok agama berjumlah 183 juta per 31 Desember 2019.
Departemen Luar Negeri AS memperkirakan total populasi Jepang 125,5 juta pada tahun 2020, dengan jumlah warga yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan melebihi jumlah itu.
Artinya, satu orang Jepang bisa berafiliasi dengan lebih dari satu organisasi keagamaan atau berbagai agama. Dalam bahasa yang lain, orang Jepang bisa memeluk lebih dari satu agama.
Lembaga-lembaga keagamaan di Jepang memiliki kemampuan fundraising yang kuat. Nippon Kaigi, dikenal sebagai Konferensi Jepang, salah satunya.
Kelompok keagamaan sayap kanan ultrakonservatif terbesar ini diperkirakan memiliki 40 ribu anggota yang mambayar iuran. New York Times melaporkan tahun 2014 anggota Nippon Kaigi membayar 10 ribu yen, atau Rp 1,1 juta, setoran tahunan. Anggota wanita membayar setengahnya.
Pendapatan lembaga-lembaga keagamaan di Jepang sangat stabil. Artinya, setiap anggota disiplin membayar iuran selama tidak ada insiden tidak terduga.
Lembaga-lembaga keagamaan menggunakan seluruh dana untuk mempertahankan operasi dasar, mempromosikan pandangan politik, dan menarik anggota baru.
Setiap kali pemilu atau peristiwa penting di dalam dan luar negeri, anggota lembaga keagamaan diandalkan menjadi basis opini publik. Pengaruh kuat lembaga keagamaan dalam masyarakat dan politik inilah yang terkadang mengganggu hubungan diplomatik Jepang dengan negara tetangga.
Pada 16 September 2020, Abe mengundurkan diri sebagai PM Jepang dengan alasan kesehatan. Tiga hari kemudian dia mengunjungi Kuil Yasukuni dengan alasan memberi tahu leluhur tentang pengunduran dirinya.
 Shinzo Abe dan Agama
Shinzo Abe masih mengunjungi Kuil Yasukuni, tempat para leluhurnya bersemayam. Di sisi lain, Tetsuya Yamagami merasa perlu membunuh Abe karena mempromosikan Gereja Unifikasi yang membuat ibunya memberi sumbangan besar dan bangkrut.
Kantor berita Kyodo memberitakan penyelidikan polisi atas pembunuhan itu mendorong Gereja Unifikasi mengkonfirmasi bahwa ibu Yamagami adalah anggota.
Pengamat mengatakan Abe harus membayar kinerja politiknya, yang mengandalkan kelompok-kelompok agama paling kuat untuk dan dana dan dukungan, dengan nyawanya.
Menariknya, Gereja Unifikasi bukan pendukung utama LDP -- partai berkuasa di Jepang. LDP mengandalkan Komeito, kekuatan politik yang didukung Soka Gakkai -- organisasi Buddhis dengan keanggotaan aktif 12 juta.
Asia Times edisi 14 Juli memberitakan koalisi LDP-Komeito menciptakan kekuatan politik nyaris sempurna. Soka Gakkai tidak memberi dukungan keuangan kepada Komeito atau kandidat mereka, menurut Financial Times edisi 3 Agustus.
Bagi Komeito dan LDP, yang diperlukan adalah tujuh juta suara anggota Soka Gakkai. Jika itu terpenuhi, keduanya akan berkuasa dan berkuasa lagi.
"Tidak ada yang bisa menandingi Soka Gakkai dalam hal pengumpulan suara," kata David McLellan, profesor emiritus pascasarjana Studi Asia di Tokyo, yang mempelajari Soka Gakkai bertahun-tahun.
Jika Soka Gakkai punya banyak anggota, Nippon Kaigi punya banyak uang. Kantor berita Xinhua edisi Januari 2017 menulis Nippon Kaigi dikenal sebagai pusat bagi taipan bisnis dan politisi senior.
Sebagian besar anggota kabinet Abe, termasuk wakil ketua LDP Taro Aso dan kepala kebijakan Sanae Takaichi, adalah anggota Perwakilan Diet Meja Bundar Konferensi Jepang -- sayap politik Nippon Kaigi. Bahkan kabinet Abe sempat disebut sebagai kabinet Konferensi Jepang.
Anggota Nippon Kaigi percaya mereka harus memuliakan keluarga Kaisar Jepang, mengubah konstitusi pasifis, mempromosikan pendidikan nasionalistik di sekolah, dan mendukung kunjungan anggota parlemen ke Kuil Yasukuni.
Di luar lembaga-lembaga keagamaan yang telah mapan, Jepang kerap kedatangan gerakan keagamaan baru. Shintaro Ishihara, mantan gubernur Tokyo dan politikus nasionalis, adalah anggota Reiyukai -- gerakan keagamaan Buddhis Jepang. Xinhua melaporkan Ishihara mendapat banyak dukungan dari anggota Reiyukai dalam pemilihan.
Orang Jepang tahu afiliasi politik kepada kelompok keagamaan menjadi masalah. Namun, sejauh ini tidak ada penyelidikan terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan donasinya ke partai politik karena kebebasan beragama dijamin konstitusi.

Agama dan Politik di Jepang: Lima Menteri Terkait Gereja Unifikasi, PM Kishida Rombak Kabinet

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi