JAKARTA, REQnews - Bupati Cianjur Nonaktif Irfan Rifano Mochtar dituntut 8 tahun penjara, pencabutan hak politik lima tahun dan denda Rp 900 juta oleh JPU dalam lanjutan kasus dugaan gratifikasi.

Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin 5 Agustus 2019. Jaksa mendasarkan tuntutan dengan Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Tak hanya Irfan, KPK juga meminta vonis bersalah untuk terdakwa lainnya, yakni Kadisdik Cianjur Cecep Sobandi, Kabid SMP Rosidin dan TB Cepy Setiady yang merupakan kakak ipar Irfan Rifano.

Untuk Cecep Sobandi, jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman selama empat tahun pidana penjara, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan dan pidana tambahan uang pengganti Rp 29 juta subsidair 6 bulan.

Sedangkan Rosidin dituntut pidana penjara selama lima tahun, denda Rp 300 juta subsidair kurungan 6 bulan. Sedangkan TB Cepy Setyady dituntut pidana penjara tujuh tahun, denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan. Pidana tambahan bayar uang pengganti Rp 309 juta.

&quot;Para terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi,&quot; ujar Jaksa. 
 
Untuk diketahui, kasus ini bermula saat pemerintah menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) fisik SMP pada 2018 sebesar Rp48,8 miliar untuk Kabupaten Cianjur.

Alokasi anggaran tersebut untuk pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehab ruang belajar dan penunjang lainnya sebesar Rp 46,8 miliar lebih untuk 137 SMP, serta Rp 1,99 miliar lebih untuk biaya umum. Irfan bersama terdakwa lainnya, memotong dana untuk 137 SMP.

Bupati Cianjur Nonaktif Dituntut 8 Tahun Penjara dan Denda Rp 900 Juta

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi