JAKARTA, REQnews -&nbsp;Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta menolak keras masuknya wacana dwi fungsi TNI atau penempatan tentara aktif di jabatan sipil.
Wacana itu menguat dalam revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022.
"Wacana kembalinya dwi fungsi TNI bukan latar belakang revisi UU TNI, namun revisi tersebut sebagai upaya perbaikan TNI dan peningkatan pola koordinasi, pembagian tugas yang jelas antara TNI dan Polri," kata Sukamta di Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022.
Ia menegaskan, revisi UU tersebut adalah bertujuan memperjelas tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMPS).
Sukamta juga mengatakan, trauma akan banyaknya masalah yang muncul akibat dwi fungsi TNI semasa Orde Baru, bisa terulang.
Baginya, jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi teknis ataupun keilmuan bukan bagi-bagi jabatan. Selanjutnya, budaya demokrasi dan profesional dalam lembaga publik akan berubah menjadi militeristik karena tentara terbiasa dengan sistem komando akibatnya kritik atau saran dari masyarakat dan perbaikan terhambat.
Menurut dia, permasalahan terkait menumpuknya ratusan Perwira TNI merupakan masalah lama dalam tata kelola manajemen perencanaan TNI yang belum optimal akibatnya banyak yang tidak mendapatkan jabatan.
"Salah satunya jumlah rekrutmen sekolah staf dan komando militer di tiga matra tidak didasarkan pada kebutuhan dan rencana penempatan. Apalagi saat ini batas atas pensiun menjadi 58 tahun akibatnya semakin menambah jumlah perwira TNI aktif," ujar Sukamta.
Sukamta menilai, jika tentara ingin masuk ke lembaga pemerintah maka harus mengundurkan diri atau sudah pensiun. Karena itu, tentara bisa mengikuti seleksi terbuka jabatan publik sehingga tidak ada konflik kepentingan dan benar-benar di uji kompetensinya bersaing dengan masyarakat sipil.

Trauma Orde Baru, DPR Tolak Keras Wacana Dwi Fungsi TNI

Berita Terkait

Berita Rekomendasi