JAKARTA, REQnews - Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tersangka para petinggi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kasus dugaan penyelewengan dana donasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Iya sudah kita limpahkan atau tahap satu," ujar Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji kepada wartawan, Selasa 16 Agustus 2022.
Andri Sudarmaji mengatakan jika pelimpahan berkas perkara para petinggi ACT itu dilakukan pada Senin 15 Agustus 2022. Yaitu atas nama tersangka mantan presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar (IK).
Kemudian ada Hariyana Hermain (HH) salah satu pembina yang memiliki jabatan tinggi di ACT serta mengurusi keuangan dan Ketua Dewan Pembina ACT Novariadi Imam Akbari (NIA).
Dengan pelimpahan tersebut, jaksa peneliti akan memeriksa kelengkapan berkas perkara baik materiil dan formil. Selanjutnya jika dinyatakan lengkap, maka penyidik akan melakukan tahap dua atau menyerahkan kewenangan tersangka dan barang bukti.
Namun jika sebaliknya, penyidik mesti melengkapi berkas perkara tersebut. "Sudah kita limpahkan hari Senin kemarin," kata Andri.
Dalam kasus tersebut, petinggi ACT dinilai melakukan penyelewengan dana bantuan dari Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 senilai Rp 107,3 miliar dari Rp 138 miliar yang diberikan.
Para tersangka disangkakan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan dan atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Tidak Pidana Yayasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Yaitu sebagaimana dimaksud dalam pertama Pasal 372 KUHP, kedua pasal 374 KUHP, ketiga pasal 45A ayat 1 juncto pasal 28 ayat 1 Undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang 11 tahun 2008 tentang ITE.
Keempat Pasal 70 ayat 1 dan 2 juncto pasal 5 Undang-undang 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
Kelima Pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang. Keenam, Pasal 6, Pasal 55 KUHP junto Pasal 56 KUHP,&nbsp;dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Bareskrim Polri Limpahkan Bekas Pekara Ahyudin Dkk ke Kejagung

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi