JAKARTA, REQnews - Jangan membohongi audience dengan menyatakan seolah-olah kondisi HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia baik adanya. Kita harus proporsional dan jangan menyakiti korban pelanggaran HAM.Jangan terlalu banyak diplomasi namun lupa pada implementasi HAM. Pernyataan di atas disampaikan aktivis HAM, Haris Azhar kepada REQnews pada Selasa (19/2/2019) siang. Pernyataan tersebut disampaikan Haris terkait dengan penjelasan dan pernyataan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib pada saat peluncuran inisiatif "Good Human Rights Stories" di Jenewa, Swiss, menjelang masa persidangan Dewan HAM ke-40 pada bulan Februari 2019 ini. Dubes Kleib juga menegaskan bahwa keteguhan Indonesia pada demokrasi dan keberagaman pada hakikatnya berdasarkan pada kesetaraan dan persamaan hak di hadapan hukum, nilai-nilai perdamaian dan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Selain paparan, Hasan Kleib juga menayangkan video singkat mengenai demokrasi, pluralisme dan HAM yang berisikan perjalanan demokrasi Indonesia dan kisah kemajuan HAM Indonesia di tengah-tengah keberagaman sebagai sebuah jawaban untuk kehidupan HAM yang lebih baik paska 1998. "Saya sering deg-deg-an kalau dengar para diplomat bicara diplomasi HAM. Memuja-muja kemajuan HAM hanya pada angle adanya aturan hukum, atau sekedar menunjukan kemajuan parsial yang menyejukkan rezim penguasa di mana para diplomat dipekerjakan. Sementara Implementasi kosong-melompong," demikian Haris yang juga Direktur Eksekutif Lokataru (Kantor Hukum &amp; HAM). Haris lalu bertanya, "Apakah mereka (diplomat RI) bicara juga tentang rezim pemerintahnya gagal? Apakah mereka cerita bahwa hukum HAM gagal dijalankan? Sebab aneh saja kalau pemerintah kita tugasnya hanya membuat aturan, tetapi kabur saat pelaksanaan. Mungkin mereka kebanyakan diplomasi hingga lupa pada implementasi HAM." Sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri www.kemlu.go.id., Indonesia diundang dalam aliansi ini atas dasar track record HAM Indonesia yang semakin baik. Indonesia yang terus menunjukan kepemimpinannya di kawasan di bidang demokrasi dan HAM serta kerjasama efektivitas mekanisme HAM PBB menjadi rujukan bagi negara-negara lain untuk pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global. Pengakuan tersebut tercermin juga dari kepercayaan yang diberikan pihak penyelenggara kepada Indonesia sebagai negara pertama di antara 2 kelompok panelis dengan 11 wakil negara yang berbagai pengalaman dalam acara tersebut. Selain Indonesia, acara peluncuran ini juga dihadiri Komisaris Tinggi HAM PBB dan Presiden Dewan HAM, serta wakil-wakil dari negara Tunisia, Gambia, Uruguay, Selandia Baru, Burkina Faso, Argentia, Cape Verde, Norwegia, Georgia dan Korea Selatan. Wakil LSM yang ikut dalam peluncuran inisiatif ini di Jenewa adalah Internasional Service for Human Rights dan wakil Media dari Reuters. Kerja sama yang terbina erat tersebut semakin ditegaskan oleh pernyataan Komisaris Tinggi HAM yang dalam pidato pembukaan inisiatif ini menekankan pentingnya kerja sama dengan mekanisme HAM PBB. Menurut KTHAM, selain kiprah Kantor KTHAM dalam membantu negara di bidang HAM, negara itu sendiri juga perlu memperbaiki kondisi HAM-nya melalui komitmen dan cerita positif masing-masing agar dapat menginspirasi. Presiden Dewan HAM yang juga hadir dalam pidatonya menyatakan pentingnya inisiatif lintas wilayah dari 13 negara &amp; Uni Eropa tersebut karena menunjukkan peran dan dampak Dewan HAM terhadap kehidupan sehari-hari individu. Sejak awal Indonesia terlibat dalam inisiatif yang diluncurkan Uni Eropa ini bersama 13 negara lainnya. "Good Human Rights Stories" merupakan suatu inisiatif aliansi global untuk HAM yang dimajukan oleh Uni Eropa dan sejumlah mitra negara termasuk Indonesia serta wakil LSM dan Media Internasional. Inisiatif ini memajukan pendekatan baru dalam pemajuan dan perlindungan HAM berbasis pada keberhasilan dan upaya nyata negara di bidang HAM dan diharapkan memberikan inspirasi bagi negara lain. Peluncuran di Jenewa ini merupakan kelanjutan dari peluncuraan inisiatif “Good Human Rights Stories" disela-sela persidangan Majelis Umum PBB ke-73 bulan September 2018 lalu yang dihadiri Sekjen PBB, Komisaris Tinggi HAM PBB, Wakil Presiden/Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Menlu RI dan Menteri negara peserta lainnya. Inovasi “Good Human Rights Stories" diharapkan dapat memperkuat kerja sama internasional untuk penguatan kapasitas negara dalam memenuhi kewajiban HAM-nya, baik secara mandiri maupuan melalui kerja sama bilateral dan multilateral.(*/Bos)

Haris Azhar Kritik Diplomasi HAM Luar Negeri

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi