JAKARTA, REQnews - Pemenuhan hak-hak fair trial dan perlindungan untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam sistem peradilan di Indonesia masih buruk.  Pada dini hari minggu tanggal 17 Februari 2019 TMC Polda Metro Jaya melalui akun instagramnya @tmcpoldametromengunggah foto 2 orang yang dianggap pelaku kejahatan jalanan yang hanya mengenakan pakaian dalam dengan posisi tengkurap di pelataran.  “Menunjukkan adanya berbagai pelanggaran prinsip-prinsip fair trial mulai dari pelanggaran terhadap prinsip praduga tidak bersalah hingga pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang manusiawi dan tidak merendahkan,” seperti diungkap ICJR dalam web resminya http://icjr.or.id, Senin (18/2/2019).  Pengaturan mengenai pemenuhan prinsip-prinsip fair trial tersebut sudah diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Pasal 14 ayat (2) Kovenan Sipol (ICCPR) misalnya menyatakan bahwa setiap orang yang dituntut secara pidana harus mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya berdasarkan hukum yang berlaku.  Prinsip praduga tak bersalah ini juga diakui dengan tegas dalam KUHAP sebagai salah satu asas perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Begitu pun dengan pelarangan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan yang juga dijamin dalam konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia selain Kovenan Sipol juga Konvensi Anti Penyiksaan (CAT).  Berdasarkan Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia 2018 yang disusun oleh ICJR, penilaian terhadap Pemenuhan Hak Tersangka Sebelum Proses Peradilan mendapatkan skor yang tergolong rendah yakni hanya 37,6%.  Skor tersebut merupakan skor paling rendah jika dibanding tiga indikator penilaian lainnya yang meliputi: Pemenuhan Prinsip Kesetaraan di Muka Hukum, Pemenuhan Prinsip Peradilan yang Kompeten, Independen, dan Imparsial, dan Pemenuhan Prinsip Pendampingan Hukum.  Oleh karena itu, terkait insiden-insiden pelanggaran prinsip fair trial yang masih terus terjadi ini, ICJR mendorong agar: Kepolisian berkomitmen secara tegas untuk menjunjung pemenuhan prinsip-prinsip fair trial dengan cara menghindar dari tindakan-tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran prinsip praduga tidak bersalah dan memperlakukan orang – orang yang diduga melakukan kejahatan secara manusiawi. Kemudian, pemerintah dan DPR untuk mulai serius membahas Rancangan KUHAP (RKUHAP) supaya dapat memperbaiki kelemahan pada sisi regulasi yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip fair trial dalam proses peradilan di Indonesia. (nls)

Pemenuhan Hak Fair Trial di Indonesia Masih Buruk.

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi