JAKARTA, REQnews - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU untuk segera melakukan perhitungan suara ulang di TPS di Desa Disura, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah putusan dibacakan dalam perkara sengketa Pileg 2019.

Perintah ini menyusul adanya fakta bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan suara yang dilakukan KPU selaku termohon dalam pengisian formulir DA1 di Kecamatan Taiga.

Kesalahan penghitungan suara tersebut kemudian mempengaruhi perolehan suara calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 02 atas nama Goliath, untuk tingkat DPRD.

&quot;Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap seluruh surat suara TPS Desa Disura, Kecamatan Taige, Kabupaten Pegunungan Arfak,&quot; ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan, Kamis (8/8).

Berdasarkan keternagan saksi pemohon dan Bawaslu, perubahan suara terjadi setelah adanya kesepakatan pemindahan suara dari PKB ke PKS. Padahal, sistem pemungutan suara di wilayah Pegunungan Arfak dilakukan dengan mencoblos surat suara bukan sistem noken atau kesepakatan.

Kasus pengurangan suara PKB dengan cara memindahkan suara caleg PKS berdasarkan kesepakatan yang sesuai peraturan perundang-undangan itu jelas dilarang.

Karena adanya perpindahan tersebut, demi kepastian hukum yang adil dan untuk memastikan jumlah suara pada masing-masing partai politik, MK memutuskan&nbsp;harus dilakukan penghitungan suara ulang terhadap seluruh surat suara di TPS di Desa Disura, Kabupaten Pegunungan Arfak oleh KPU.

Putusan Mahkamah ini secara otomatis membatalkan keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Tahun 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak 1.

&nbsp;

Sengketa Pileg, KPU Diperintahkan Hitung Ulang Suara di Pegunungan Arfak

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi