JAKARTA, REQNews - &nbsp;Permohonan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Provinsi Aceh ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada Kamis, 8 Agustus 2019. Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum.

&ldquo;Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,&rdquo; jelas &nbsp;Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Permohonan ini terkait perolehan kursi DPRD Kabupaten Aceh Singkil Dapil 1, dikutip dari mkri.id, Jumat, 9 Agustus 2019.

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dalam pertimbangan Mahkamah, menyebut setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, saksi yang diajukan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalil Pemohon terkait adanya pemilih di luar DPT tidak terbukti.

&ldquo;Permohonan Pemohon tentang adanya penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar Provinsi Aceh dan penggelembungan suara dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) telah nyata terbantahkan dengan bukti-bukti dan jawaban Termohon serta Keterangan Bawaslu,&rdquo; jelas Manahan.

Adapun, kata Manahan, pemilih dari luar Provinsi Aceh sebagaimana didalilkan Pemohon, memiliki KTP Aceh dan memilih di TPS sesuai dengan lokasi alamat pemilih yang tercantum pada KTP masing-masing.

&ldquo;Begitu pula halnya terhadap dugaan penggelembungan DPK, telah nyata terungkap dalam fakta persidangan bahwa antara jumlah pemilih DPK telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilihnya, berdasarkan Form C7-DPK. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,&rdquo; tegasnya

Permohonan PKS Untuk Aceh Singkil Ditolak MK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi