JAKARTA, REQNews - &nbsp;Dengan adanya temuan dari Setara Instutite tentang adanya produk hukum daerah yang diskriminatif dan intoleran di beberapa provinsi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membahas temuan tersebut bersama sejumlah lembaga terkait.

&quot;Minggu depan kami akan rapat, kita akan undang Setara Institute, kita akan undang Ombudsman, kita juga akan undang Kemenkum HAM agar kita bisa menelaah secara lebih jeli terhadap hasil dari kajian ini,&quot; ujar Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, di Jakarta, Jakarta, 13 Agustus 2019.

Akmal optimistis pada rapat tersebut pihaknya akan mendapat banyak masukan dari sejumlah narasumber yang diundang. Hal ini untuk memperkuat peran Dirjen Otda dalam mengawal lahirnya perda yang toleran dan anti diskriminasi.

Akmal menjelaskan Kemendagri sudah tidak lagi berwenang membatalkan perda. Meski begitu, pihaknya tidak akan mundur. Kemendagri akan melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat untuk mengubah produk hukum tersebut.&nbsp;

&quot;Putusan MK mencabut kewenangan kami dalam membatalkan perda. Tapi kami yakin dengan komunikasi yang baik dengan teman-teman di daerah bisa menggugah hati nurani pemda ketika ada produk hukumnya yang intoleran dan anti diksriminasi,&quot; katanya.

Sebelumnya SETARA Institute mengemukakan hasil kajian mereka yang dilakukan pada September 2018 sampai Februari 2019 tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Yogyakarta dan Jawa Barat, ditemukan 24 produk hukum daerah diskriminatif di Yogyakarta dan 91 produk hukum di Jawa Barat.

Kemendagri Akan Klarifikasi Perda Diskriminatif ke Pemda

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi