JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kasus korupsi e-KTP masih berlanjut. Kali ini giliran eks anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Markus Nari, yang didakwa telah menerima uang sebesar 1,4 juta dolar AS dari proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Dakwaan itu disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang dibacakan di PN Tipikor Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019. Markus disebut telah ikut memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional pada tahun anggaran 2011-2013.

&quot;Terdakwa Markus Nari melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar 1,4 juta dollar AS,&quot; kata jaksa KPK Ahmad Burhanudin.

Pada awal 2012, Markus merupakan anggota Badan Anggaran DPR yang turut serta dalam pembahasan pengusulan penganggaran kembali proyek KTP-el, yaitu Rp 1,04 triliun.

Markus juga dikatakan telah&nbsp;menemui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat itu, Irman. Saat itu, Markus meminta fee proyek KTP-el sebesar Rp 5 miliar. Irman kemudian menghubungi pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemendagri Sugiharto agar segera memenuhi permintaan tersebut.

Atas perbuatan menerima suap, Markus didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Markus Nari Didakwa Terima 1,4 Juta Dolar AS dalam Korupsi e-KTP

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi