Benarkah Kejagung Larang Enam Jaksa Hadir Pemeriksaan KPK?

Kamis, 15 Agustus 2019 – 14:00 WIB

(Foto:Reqnews)

(Foto:Reqnews)

JAKARTA, REQNews -  KPK mengirimkan surat ke Jaksa Agung untuk meminta bantuan menghadirkan enam jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Jateng). Keenam jaksa itu rencananya bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap mantan Aspidum Kejati DKI Jakarta Agus Winoto.

"Dalam penanganan perkara dugaan suap terkait perkara di Kejaksaan Tinggi DKI, KPK telah mengirimkan surat ke Jaksa Agung untuk meminta bantuan menghadirkan saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis, 15 Agustus 2019.

Enam jaksa yang dipanggil itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Sendy Perico (SPE) dari pihak swasta, yakni Kusnin, M Rustam Efendi, Benny Crisnawan, Dyah Purnamaningsih, Musriyono, dan Adi Wicaksana.

"Surat tertanggal 12 Agustus 2019 tersebut sudah kami kirimkan disertai surat panggilan untuk enam saksi tersebut. Mereka diagendakan diperiksa untuk tersangka SPE hari ini, Kamis," ucap Febri.

Sebelumnya, kata Febri, KPK pada Rabu 14 Agustus kemarin juga memanggil empat saksi lainnya untuk tersangka Sendy, yakni Jaksa Fungsional di Badiklat Kejagung M Zahroel Ramadhana, Jaksa Fungsional pada Kejati DKI Jakarta Yadi Herdiantor, Kasie Kamnegtibum dan TPU di Kejati DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas, dan juga seorang jaksa bernama Arih Wira Suranta.

Namun para saksi tidak hadir dan belum menerima informasi alasan ketidakhadiran. Padahal, beberapa jaksa tersebut ada yang ditahan di Kejaksaan Agung.

Penyidik, lanjut Febri, akan mempertimbangkan memanggil kembali sesuai kebutuhan penanganan perkara. KPK telah menetapkan tiga tersangka itu dalam kasus tersebut, yakni Alvin Suherman (AVL) seorang pengacara, Sendy Perico (SPE) dari pihak swasta atau pihak yang berperkara, dan mantan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto (AGW).

Menyikapi kondisi itu, pengamat kejaksaan Fajar Trio mempertanyakan alasan para jaksa mangkir. "Bukankah jaksa Arih, Yuniar dan Yadi ditahan di Kejaksaan Agung. Patut dipertanyakan, apakah institusi yang melarang mereka untuk diperiksa KPK?," kata Fajar.

Ia pun mendesak KPK untuk dihadirkan secara paksa para jaksa tersebut. Sebab, kata dia, bukan tidak mungkin para jaksa itu sebenarnya mau hadir dalam pemeriksaan kasus rasuah itu.

Hal ini diatur di dalam Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”.