Ini Dia 3 Alasan Polisi Dapat Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jumat, 16 Agustus 2019 – 09:00 WIB

Ilustrasi anggita kepolisian (Foto:Istimewa)

Ilustrasi anggita kepolisian (Foto:Istimewa)

JAKARTA, REQNews - Akhir-akhir viral berita anggota polisi lptu Triadi yang diberhentikan secara tidak hormat karena meninggalkan tanggung jawabnya selama 30 hari tanpa izin kepada pimpinannya, dan teryata dia meninggalkan tugasnya karena nyambi menjadi tukang ojek.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat 3 alasan dapat dilakukan pemberhentian secara tidak hormat seorang anggota kepolisian, yaitu karena melakukan suatu tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain.

Yang dimaksud dengan melakukan tindak pidana adalah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diketahui kemudian memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dengan cara terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Melakukan pelanggaran ialah karena melanggar sumpah maupun janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini tidak terbatas pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan meninggalkan tugas maupun hal lain dapat diartikan sebagai meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan atau tuntutan hukum, atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya, dan menjadi anggota atau pengurus partai politik. 

Dalam kasus Iptu Triadi, termasuk dalam pelanggaran dalam maksud meninggalkan suatu tugas, oleh karenanya secara sah telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah. (HANS)