Apa Iya, Saat Ini Banyak Undang-undang yang melenceng dari UUD 45?

Senin, 19 Agustus 2019 – 00:00 WIB

etua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan (doc: istimewa)

etua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan (doc: istimewa)

JAKARTA, REQnews – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa banyak undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Ini yang membuat UU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia juga mengatakan bahwa penyebab lainya adalah karena kinerja para anggota DPR yang membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali atau over regulation. Dan jika merujuk pada banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh berbagai lembaga negara, maka menyebabkan obesitas terhadap regulasi menjadi semakin besar.

"Sejak awal reformasi DPR telah banyak melakukan peningkatan peran yang pada akhirnya membuat jumlah regulasi yang ada semakin tidak terkendali, sehingga produk hukum yang dihasilkan DPR dan pemerintah bertentangan dengan UUD 1945," ," kata Zulkifli di Jakarta, Minggu 18 Agustus 2019.

Selain itu, Zulkifli menyinggung soal beberapa isu hukum yang terjadi pada era kekinian. Misalnya saja seperti tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang baru dirancang dengan undang-undang yang ada di atasnya. Kemudian, ada juga peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan yang baik.

“Lalu peraturan perundang-undangan yang tidak menjanjikan kepastian hukum, banyaknya lembaga negara yang menuntut penambahan terhadap kewenangan yang ingin dimilikinya, serta sengketa antar lembaga negara. Menjadi beberapa bukti konkret dari problematika terkait dengan sistem hukum Indonesia pascareformasi," ujar Zulkifli.