JAKARTA, REQnews -&nbsp;Salah satu isu yang tengah hangat dibahas di publik adalah rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi konten media digital YouTube dan Netflix. Rencana tersebut bahkan menimbulkan pro dan kontra.

Menjawab kontroversi tersebut, Ketua Umum KPI Agung Suprio akhirnya buka-bukaan soal alasan pihaknya berencana melakukan pengawasan terhadap Netflix dan YouTube.

Ia menjelaskan, saat ini generasi milenial sudah beralih dari media konvensional menjadi media bentuk baru yang berada di platform digital. Ia berkata, rencana pengawasan itu adalah bagian dari tugas KPI untuk mencegah penyebaran hoax.

&quot;Dari satu sisi, KPI berhasil membersihkan layar kaca di Indonesia dari hoax.&nbsp;Kalau ada konten pornografi, kami berikan sanksi, kalau ada berita bohong, kami berikan sanksi. Ke mana? ke lembaga penyiaran,&quot; kata Agung, Kamis 22 Agustus 2019.

Selanjutnya, menurut Agung, ketika hoax di TV sudah diberantas, maka konten negatif akan mencari tempat baru, seperti media digital. Hal ini mendasari KPI harus melakukan pengawasan terhadap Netflix dan YouTube.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI diberi tugas untuk mengawasi media TV dan radio. Namun Agung berkilah kalau regulasi itu dibuat saat belum ada media baru.

Rencananya, Agung akan membuka ruang diskusi untuk semua pihak membahas persoalan tersebut, mulai dari netizen, pemangku kepentingan sampai DPR RI.

KPI Akhirnya Buka-bukaan Soal Rencana Pengawasan atas Netflix dan YouTube

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi