JAKARTA, REQnews -&nbsp;Langkah pemerintah membatasi layanan internet di Papua masih menuai kontroversi hingga saat ini, ada yang pro dan kontra. Namun, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara semua kebijakan itu memiliki dasar hukum yang kuat.

&quot;Dasarnya ya mengacu UUD terkait hak asasi manusia itu. Kan tidak hanya sepihak tapi harus melihat hak orang lain. Kemudian juga ada UU ITE itu ada di Pasal 40 itu dituliskan pemerintah melindungi masyarakat oleh karena itu pemerintah di ayat-ayat berikutnya diberi kewenangan,&quot; kata Rudiantara di Surabaya, Sabtu 24 Agustus 2019.

Ia menjelaskan, bahwa pembatasan internet itu juga merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo. Menurut Rudiantara, jika pemerintah tak melakukan pembatasan internet, justru hal itu dapat dianggap tak melindungi kepentingan masyarakat.

&quot;Jadi,&nbsp;masyarakat yang mana? Ya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan bukan hanya masyarakat Papua tapi secara keseluruhan,&quot; ujar Menkominfo.

Namun, di balik itu, Rudiantara memintaa maaf atas kebijakan pemerintah yang membatasi internet di Papua. Ia berharap, kondisi di Papua segera bisa pulih, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Dasar Hukum Pembatasan Internet di Papua Menurut Menkominfo

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi