JAKARTA, REQnews - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK jilid V periode 2019-2023 diharapkan tak bersikap anti kritik saat ada masukan dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Ia mengatakan bahwa kritik dan saran dari masyarakat merupakan hal wajar diterima Pansel. Sama halnya seperti KPK, kata Febri, lembaga antirasuah tersebut juga tak lepas dari kritik dan saran masyarakat.

&quot;KPK juga sering dikritik oleh masyarakat, tapi itu kami letakan sebagai masukan dan saran yang harus diterima dan didalami. Karena kami paham, KPK adalah milik publik, milik masyarakat Indonesia,&quot; kata Febri di Jakarta, Selasa 27 Agustus&nbsp;2019.

Lebih lanjut, kata Febri, daripada Pansel terus bereaksi ketika menerima saran dan kritik, lebih baik Pansel bekerja semaksimal mungkin demi mendapat calon pimpinan lembaga antirasuah yang kredibel.

&quot;Hal krusial yang perlu kita pahami bersama, Pansel Capim KPK dibentuk oleh presiden, sehingga seluruh tugas yang dilaksanakan Pansel Capim KPK tersebut dilaksanakan dalam amanat dan marwah dari presiden,&quot; kata Febri.

Tanggapan Febri ini berkaitan dengan kritik yang dilayangkan Koalisi Sipil Kawal Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas sejumlah nama panitia seleksi capim KPK. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menduga, ada sejumlah anggota pansel yang punya kepentingan dengan Polri.

Dia bahkan menyebut, nama pansel itu adalah Indriyanto Seno Adji dan Hendardi. Menurut Asfinawati, keduanya memiliki hubungan dengan Polri.

&quot;Dalam sebuah pernyataan kepada publik yang sudah tersiar, Bapak Hendardi mengakui bahwa dia adalah penasihat dari Polri, bersama dengan Bapak Indriyanto Seno Adji, dan kedua-duanya adalah anggota Pansel,&quot; ujar dia.

Kemudian, Asfinawati juga mengatakan bahwa Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih adalah tenaga ahli Badan Reserse Kriminal dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Jejaknya tercatat dalam jejak digital.

&quot;Setidak-tidaknya pada tahun 2018 dan tentu saja hal ini perlu ditelusuri oleh presiden dan oleh anggota pansel yang lain, karena kalau ini dibiarkan tidak hanya cacat secara moral, tapi juga cacat secara hukum,&quot; kata dia. (Binsasi)

KPK Vs Pansel, Febri: Pansel Capim Anti Kritik

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi