JAKARTA, REQnews &ndash; Seorang staf Bidang Budidaya Dinas Perikanan Kota Batam terkena operasi tangkap tangan (OTT) dari pihak kepolisian di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam.

Polisi menetapkan AS sebagai tersangka karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan surat pembelian minyak bersubsidi untuk nelayan Batam. 

Kapolresta Barelang AKBP Prasetyo Rachmat Puroboyo mengatakan bahwa terkait pungli yang dilakukan AS, modus yang dilakukannya adalah menghambat pengurusan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM). 

Biasanya hanya bisa selesai satu hari apabila berkas lengkap, tapi belakangan diperlambat menjadi sepekan atau lebih. Dari sanalah terjadi permintaan uang dan dijanjikan pengurusan surat rekomendasi bisa dipercepat. AS diamankan saat menerima uang yang dimintanya dari salah seorang nelayan di Cafe Exleco,&rdquo; ujar dia, Rabu 28 Agustus 2019. 

Kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat terkait dipersulitnya pengurusan perizinan di dinas tersebut. Padahal berdasarkan SOP, tidak ada pungutan untuk pengurusan. Sejauh ini sedikitnya sudah sembilan saksi yang dimintai keterangan. 

Tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada tersangka baru dari kasus pungutan liar ini. Atas tindakannya ini, AS pun terancam pasal 12A UU nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. 

&quot;Dengan pidana maksimal seumur hidup, 20 tahun penjara atau serendah-rendahnya 4 tahun penjara plus denda berkisar Rp 200-500 juta,&quot; kata Prasetyo. (Binsasi)

Gara-gara Pungli BBM Subsidi, Pegawai Dinas Perikanan Batam Terancam Pidana Maksimal Seumur Hidup

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi