JAKARTA, REQnews &ndash; Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritisi keputusan Jokowi soal pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Ia menilai Jokowi melakukannya tanpa berdiskusi dengan DPR.

Menanggapi hal ini, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta Emrus Sihombing mengatakan bahwa pernyataan Fahri Hamzah ini sarat akan kepentingan politik. &ldquo;Apalagi selama ini kan, posisinya berseberangan dengan Jokowi. Maka bisa saja ada basis kepentingan politik di masa depan. Tapi bisa juga dijadikan masukan bagi pemerintah untuk menentukan keputusan ke depan (soal pemindahan ibukota),&rdquo; kata dia kepada REQnews, Rabu 28 Agustus 2019.

Emrus mengatakan bahwa penunjukkan lokasi ibukota baru tersebut masih dalam tahap awal dan belum diputuskan secara pasti. Ia menilainya sebagai bentuk keterbukaan Jokowi untuk meminta tanggapan dari publik.

&ldquo;Itu baru sebuah penunjukan, belum keputusan kok, baru sounding. Tindakan yang dilakukan Jokowi itu hal wajar. Kalau tidak, maka belum tentu ada diskusi (tanggapan) dari publik atau DPR. Nah dari situ baru akan dipertimbangkan pemerintah, bisa disetujui dan bisa juga tidak,&rdquo; ujar Emrus.

Soal Pemindahan Ibukota, Fahri Dinilai Punya Kepentingan Politis

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi