JATENG, REQNews &ndash;Para akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Jaringan Save KPK Jawa Tengah mengadakan Diskusi Media yang bertajuk &ldquo;Presiden Harus Ambil Keputusan Evaluasi Sele ksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&rdquo; yang bertempat di Hotel Santika Premiere, Semarang, Kamis, 29 Agustus 2019.

Acara tersebut di hadiri sejumlah non-government organizations (NGO&rsquo;s) yang tergabung dalam jaringan Save KPK Jawa Tengah terdiri dari PATTIRO Semarang, LBH Semarang, PWYP Indonesia, Pusat Kajian Anti Korupsi FH Undip, Pusat Kajian Pendidikan Anti Korupsi Unnes, Akademisi Poltekes Semarang, Komunitas Budhis, KP2KKN Jateng, LP2K Jateng, &nbsp;Pelita Semarang, Fitra Jateng, BKBH Unisbank, Magister Ilmu Politik Undip, Unika Soegiyapranata, LRC KJHAM Jateng, dan Magabudhi Semarang dan lain-lain.

Selama diskusi disampaikan bahwasanya 20 besar Capim KPK yang terpilih saat ini memiliki banyak catatan. Seperti cacat rekam jejak dan masih ada yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LKHPN).&nbsp;

Selain itu jaringan Save KPK Jateng menilai Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK dinilai tidak transparan karena dalam keterangan di media, Ketua Pansel KPK Yetti Ganarsih menyatakan bahwa seleksi terakhir yang akan meloloskan 10 orang capim KPK tidak akan diumumkan kepada publik. 10 nama capim yang lolos nantinya akan langsung diserahkan kepada presiden. Sedangkan publik sangat mengharapkan transparansi dari pansel.

&ldquo;KPK merupakan satu-satunya institusi yang diharapkan oleh publik dalam pemberantasan korupsi&rdquo;. Kata perwakilan LBH Semarang, Herdin Pardjoeangan, Kamis, 29 Agustus 2019.

Menurutnya jika KPK dipimpin oleh capim yang bahkan pada saat seleksi awal sudah tidak mengumpulkan LKHPN, maka integritas seseorang tersebut harus dipertanyakan.

Jaringan save KPK Jateng berharap Presiden Joko Widodo segera turun tangan dan melakukan evaluasi kinerja pansel capim KPK. Presiden Jokowi juga diminta untuk berani mencoret nama-nama capim KPK yang dinilai bermasalah dan tidak layak untuk memimpin institusi KPK.

Pegiat anti korupsi Eko Hariyanto menyatakan jika seleksi capim KPK ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin lembaga anti rasuah tersebut akan melemah.

&ldquo;KPK bukan saja akan melemah jika berada ditangan orang salah. KPK bisa jadi akan bubar. Lalu kepada siapa lagi kita akan berharap&rdquo;. Tegasnya. (TIA)

Jaringan Save KPK Jateng Minta Presiden Evaluasi Pansel Capim

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi