JAKARTA, REQnews - Menpora RI Imam Nahrawi digugat anak buahnya sendiri Eny Budi Sri Haryani. Politisi PKB tersebut dituding melakukan tindakan melawan hukum lantaran memberhentikan Enny dari Asdep Peningkatan Kreativitas Pemuda pada 5 Oktober 2017.

Tak terima, Enny pun menggugat Imam ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hakim PTUN Jakarta pun mengabulkan gugatan Eny dan di tingkat Banding, juga memenangkan Eny, hingga pada tanggal 8 Januari 2019.

Melalui putusan PTUN Nomor 19 / G / 2018 / PTUN-JKT tanggal 2 Mei 2018 Juncto Nomor: 202 / B / 2018 / PT.TUN.JKT tanggal 25 September 2018 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht ), hakim memutuskan Imam Nahrawi sebagai pihak yang kalah.

Tak cuma itu, Imam juga diminta untuk mencabut SK pemberhentian jabatan dan mengembalikan Eny ke jabatan semula yaitu Asdep Peningkatan Kreativitas Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan merehabilitasinya.

Sayangnya, anak buah Presiden Joko Widodo tersebut ogah menjalankan eksekusi putusan PTUN itu. Padahal, sudah ada perintah eksekusi dari Ketua PTUN Jakarta, dan juga sudah ada dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

&quot;Menpora RI tidak mau melakukan eksekusi putusan PTUN. Bahkan Ketua PTUN Jakarta juga sudah berkirim surat ke Presiden RI dan DPR RI untuk pelaksanaan putusan, KASN juga telah memberikan pelaksanaan agar putusan PTUN segera dilaksanakan,&quot; kata kuasa hukum Eny, Haris Azhar di Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2019.

Haris pun melaporkan Imam Nahrawi ke Ombudsman RI atas tindakan pengabaian hukum dengan tidak menggunakan mentaati, dan menandatangani Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata dia, Imam sebagai Pejabat Negara telah melakukan beberapa tindakan maladministrasi seperti tindakan sewenang-wenang terhadap Enny. &quot;Apa yang dilakukan Imam terhadap klien kami tidak sah dan cacat hukum, yaitu yang melanggar peraturan undangan-undangan dan Asas-asas.&quot;

Bahkan Imam telah melecehkan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak taat hukum, dengan menghindari / menuntut hukum untuk mengeksekusi amar putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, dan melarut-digunakan untuk keperluan klien kami memesan semula dan merehabilitasinya .

&quot;Atas laporan kami selaku kuasa hukum Eny, dengan demikian Ombudsman RI dapat memberikan hukuman dan / atau teguran kepada Imam Nahrawi, sesuai kapasitasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga RI, karena telah membantu pelaksanaan sewenang-wenang dan jika diperlukan, hukum pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap,&quot; ujarnya.

Haris: Imam Nahrawi, Menteri Era Jokowi yang Langgar Aturan Hukum

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi