JAKARTA, REQnews -&nbsp;Keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur sampai saat ini masih menuai perdebatan publik. Salah satu yang membuat banyak orang penasaran adalah, siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan memindahkan ibu kota, apakah presiden atau pihak lainnya?

Menjawab pertanyaan tersebut, eks Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, memberi penjelasan, bahwa pemindahan ibu kota sepenuhnya adalah wewenang presiden.

Menurut Hukum Tata Negara, kata Mahfud, presiden berwenang membuat kebijakan dalam hal yang sifatnya opsional seperti memindahkan atau tidak ibu kota di dalam kondisi seperti saat ini.&nbsp;

Bahkan, Mahfud menyebut tak ada aturan yang menyebut bahwa pemindahan ibu kota harus melalui perubahan pada undang-undang terlebih dahulu. Lebih tegas, ia berkata proses pemindahan ibu kota tak harus menunggu aturannya ada lebih dulu, namun bisa dilakukan jika presiden berkehendak demikian.

&quot;Kalau semua sudah siap, barulah pemindahan resmi dilakukan dengan pembentukan undang-undang atau perubahan UU yang ada,&quot; kata Mahfud di Jakarta, Senin 2 September 2019.

Ia meyakini, selama pemerintah cermat dalam proses pemindahan ibu kota, maka semuanya akan berjalan lancar tanpa hambatan. Mahfud pun menegaskan tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana pemindahan ibu kota.

&quot;Kalau ada orang-orang hukum tata negara punya pendapat politik, punya keinginan politik, itu adalah hak pribadinya sebagai warga negara. Tapi kalau dari keahliannya itulah cara membedakan antara politik dan hukum,&quot; katanya menambahkan.

Pemindahan Ibu Kota Sebenarnya Wewenang Siapa? Ini Penjelasan Mahfud MD

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi