BANDUNG, REQnews - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) menyita 551 bal pakaian bekas impor yang akan dijual kepada konsumen di wilayah kota Bandung Jawa Barat.
Nilai dari pakaian bekas yang diamankan tersebut ditaksir mencapai 4 miliar hingga 5 miliar rupiah. Tindakan tersebut dilakukan pada Kamis 5 September 2019.
Direktur Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono mengatakan bahwa pengamanan ini merupakan respons atas informasi masyarakat terkait maraknya perdagangan pakaian bekas.
&ldquo;Diduga mengandung banyak bibit penyakit dan membahayakan kesehatan masyarakat," ujar dia dalam keterangan resmi pada hari ini, Kamis 5 September 2019.
Veri mengungkapkan bahwa pakaian bekas impor ini masuk melalui pelabuhan tikus yang banyak tersebar di wilayah Indonesia antara lain Sumatra, Tembilahan, Riau, dan beredar sampai ke Pulau Jawa melalui jalur darat.
&ldquo;Kami akan melakukan penindakan tegas terhadap setiap pelaku usaha yang mengimpor pakaian bekas,&rdquo; kata dia.
<img src="https://photo.reqnews.com/data/images/3.jpeg" border="0" alt="" />
Soalnya aksi tersebut telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
Apabila pelaku usaha menjual pakaian bekas impor, maka pelaku usaha tersebut dapat diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Dimana pada Pasal 8 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
Sedangkan pada UU Perdagangan, pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36, dan Pasal 47 ayat (1), yang menyebutkan pemerintah menetapkan larangan perdagangan pakaian bekas impor untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Selain itu, dalam hal impor barang, setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.
Maka Veri pun menghimbau kepada masyarakat untuk teliti dan cerdas dalam mengonsumsi produk sandang, terutama terkait aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L). Selain itu, pelarangan impor poduk pakaian bekas impor bertujuan melindungi industri pakaian jadi dalam negeri.
"Untuk itu, kami mengimbau agar konsumen menggunakan produk dalam negeri dalam upaya menjaga harkat dan martabat bangsa," ujar Veri. (Binsasi)

Kemendag Sita 551 Bal Pakaian Bekas Impor Ilegal di Bandung

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi