JAKARTA, REQnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan perlu ditunda karena belum ada pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian konflik agararia yang komprehensif.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya telah melakukan proses penanganan pengaduan konflik melalui tiga mekanisme pemantauan-penyelidikan, mediasi dan pengkajian. Namun, cara tersebut belum menunjukkan arah penyelesaian yang menggembirakan.

Ia beralasan bahwa di satu sisi, menguntungkan pihak yang memiliki akses atas pemilikan dan pemanfaatan tanah maupun sumber daya alam yang ada. Tapi di sisi lain, rakyat malah kehilangan hak atas tanah dan sumber daya alam bahkan wilayah hidup.

“Relasi konfik tersebut berimbas pada pelanggaran hak sipil dan politik. Ada yang ditangkap, ditahan mengalami kekerasan bahkan sampai kehilangan nyawa,” ujar dia di Jakarta, Jumat 6 September 2019.

 Sandra juga mengatakan bahwa RUU Pertanahan seharusnya mampu menjawab semua persoalan agraria baik dari zaman kolonial hingga kini. Misalnya, konflik di Mesuji, Lampung, yang tidak kunjung kelar karena lemahnya aturan serta tidak ada sarana penyelesaiannya.

"Jadi ada ribuan kasus pertanahan struktural atau akibat penguasa. Negara seharusnya menyelesaikan dengan sistematis. Karena dalam Tap MPR nomor 9 tahun 2001 sudah memerintahkan DPR untuk menuntaskannya, termasuk lewat membuat regulasi yang baru," kata dia.

Namun, ia menyayangkan karena upaya untuk reformasi agraria tak kunjung terlaksana hingga kini. Walaupun saat ini tengah digodok RUU Pertanahan, tapi tanpa mengusung semangat penuntasan dan antisipasi persoalan sengketa lahan yang komprehensif. Bahkan Sandra menilai, UU pertanahan ini terkesan melakukan pemutihan penguasaan lahan oleh korporasi.

"Hal lain yang kami lihat adalah kolonisasi, praktik politik agraria masa kolonial kembali tersirat dalam RUU ini karena ketika seseorang tidak mampu membuktikan kepemilikannya, maka tanah (otomatis) menjadi milik negara," ujar dia.

Maka, Komnas HAM RI pun meminta kepada Presiden melalui Kementerian terkait dan Komisi II DPR RI untuk menunda pengesahan RUU Pertanahan.

“Hal itu dilakukan semata-mata untuk kembali mendiskusikan muatan materi yang diatur agar selaras dengan konstitusi, TAP MPR Nomor IX/MPR/2011 dan UUPA, serta memastikan upaya perlindungan, pemenuhaan dan penegakan HAM di bumi Indonesia,” kata Sandra. (Binsasi)