JAKARTA, REQnews - Rencana Polda Jawa Timur mencabut paspor Veronica Koman yang dianggap sebagai dalang kerusuhan Papua, dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM) dan tak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Demikian pernyataan dari Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. 

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta pun angkat bicara. Kata dia, antara pihak Amnesty Internasional Indonesia dan pihak kepolisian ada perbedaan perspektif.

&ldquo;Amnesty Internasional lebih lihat dari sisi HAM. Sementara pihak kepolisian fokus kepada tindak pidana, karena memiliki fakta kuat dari sejumlah postingan Veronica yang memicu kerusuhan di Surabaya hingga meluas ke Papua,&rdquo; ujar dia di Jakarta, Senin 9 September 2019.

Misalkan Veronica jadi tersangka dan pihak Amnesty Internasional keberatan, lanjut dia, maka mereka bisa melakukan pra peradilan. &ldquo;Biarkan berproses sesuai hukum yang berlaku dulu. kalau toh nanti keberatan, boleh lakukan pra peradilan,&rdquo; kata dia. (Binsasi)

&nbsp;

Ini Kata Pengamat Intelijen Soal Kasus Veronica Koman

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi